EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mulai mematangkan strategi untuk melawan diskriminasi minyak sawit yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa. Sebab, dalam waktu dekat, rekomendasi Komisi UE untuk mengurangi penggunaan bahan bakar nabati berbasis sawit akan diteruskan ke Parlemen UE untuk kemudian diputuskan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan, langkah yang tengah disiapkan saat ini sudah mengarah kepada mitigasi. Disamping, diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa yang masih terus dilakukan meski minyak sawit tetap didiskreditkan.
“Kita akan melawan Eropa melalui berbagai strategi. Baik secara pemerintahan maupun antara para pelaku bisnis,” kata Oke di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Namun, Oke belum dapat menjelasan lebih detail terkait langkah konkret apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Hanya saja, Oke mengatakan, salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan yakni untuk mengirim delegasi langsung ke Eropa. Dua hal yang belum diputuskan yakni pihak-pihak yang perlu ditemui di Eropa sekaligus firma hukum yang akan digandeng pemerintah.
Lebih lanjut, Oke mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah tahapan untuk menempuh jalur hukum melalui World Trade Organization (WTO). Menurutnya, banyak hal yang harus disiapkan sebelum pemerintah berkomunikasi langsung dengan WTO agar semuanya menjadi matang.
Pemerintah juga mendorong pelaku usaha di sektor minyak sawit untuk sama-sama mengambill langkah hukum melalui pengadilan di negara setempat. “Kita berporses dulu. Mungkin ini berjalan paralel (pemerintah dan pengusaha). Banyak hal yang kita pertimbangkan karena ini sudah substantif,” kata Oke.
Ia mengatakan, meskipun Indonesia tengah mematangkan langkah untuk melawan Eropa, bukan berarti langkah yang diambil nanti akan sama seperti dua negara produsen sawit lainnya, yakni Malaysia dan Kolombia. Meski begitu, Oke mengatakan, masing-masing negara tentunya akan saling melengkapi untuk menghadapi apapun keputusan yang akan diambil oleh Parlemen UE.
