EKBIS.CO, JAKARTA -- Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menekankan kolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) akan terus dilanjutkan. Menurut dia, hal itu sebagai upaya pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan kebutuhan, dan stabilitas harga pangan, serta mewujudkan sistem transaksi elektronik secara digital.
"APBD DKI Jakarta di tahun 2019 ini mencapai Rp 89,08 triliun. Ini diharapkan akan bisa menjadi pendorong dan juga menjadi stimulus perekonomian daerah, khususnya di wilayah ibu kota," ujar Anies di Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Senin (25/3).
Ia mengatakan, DKI memiliki infrastruktur dan memiliki ekosistem yang maju. Dari sisi infrastruktur, Jakarta menjadi tempat di mana platform digital sangat berkembang. Masyarakat juga sangat melek digital.
Sehingga menurut Anies, hal itu dapat menjadi peluang membangun sebuah sistem keuangan yang lebih baik. Ia mengatakan, dengan digital memungkinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan BI bisa memantau, memprediksi, dan melakukan ekstrapolasi dengan lebih baik.
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia telah mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali. Hal tersebut telah mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017.
Selain itu, pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 yang sebesar 3,3 persen year on year (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy). Serta searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1 persen.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar yakni 17 persen dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Di 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2 persen (yoy).
Hal itu ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi. Komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, menjadi barometer perekonomian Indonesia.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan data-data dan analisis dari Bank Indonesia untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta. Termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga.
"Bermanfaat di dalam kita melakukan proyeksi, melakukan prediksi, sekaligus juga dalam kita melakukan ekspansi dari mana saja Jakarta bisa mendapatkan seluruh pasokan (pangan)," kata Anies.
