EKBIS.CO, SURABAYA -- Penjualan LPG 3 kilogram di Jawa Timur tercatat mengalami kenaikan tertinggi mencapai 21 persen dari rata-rata harian normal. Puncak kenaikan tersebut terjadi pada Senin (3/6) atau H-2 lebaran dengan penyaluran mencapai 4.585 metric ton (MT) dari rata-rata harian. Kemudian pada Selasa (4/6) atau H-1 lebaran, konsumsi LPG 3 kilogram masih mengalami kenaikan hingga 15 persen dari rata-rata harian.

"Sejak bertugasnya satuan tugas yang disiagakan, tren konsumsi LPG 3 kilogram memang mengalami kenaikan, dimana puncaknya terjadi pada Senin lalu, dengan penyaluran setara 1,5 juta tabung 3 kg. Naik 21 persen dari normal," ujar Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR V Jatimbalinus, Rustam Aji melalui siaran persnya, Jumat (7/6).

Rustam menjelaskan, pada kondisi normal, penyaluran LPG 3 kilogram di Jatim sebesar 3.780 MT atau sekitar 1,26 juta tabung per hari. Secara kumulatif selama Ramadhan, terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kilogram di Jawa Timur sebesar 7 persen. Pertamina telah mengantisipasi kenaikan hingga 9 persen dari rata-rata harian normal.

Rustam menjelaskan, kenaikkan konsumsi tersebut dipicu tren masyarakat yang mulai melakukan kegiatan memasak selama Ramadhan, khususnya menjelang hari raya idulfitri. "Tim Satgas Pertamina selama masa Satgas sampai dengan H+15 Lebaran masih terus memonitor disitribusi dan penjualan LPG 3 kilogram di lapangan. Sehingga dapat dipastikan ketersediaan stok LPG 3kg di jalur distribusi resmi Pertamina aman," ujar Rustam.

Selain mengoptimalkan stok di 6 enam depot dan kilang LPG, serta seluruh SPPBE yang ada di Jatim, Pertamina juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur LPG. Koordinasi dimaksudkan untuk mengaktifkan agen dan pangkalan siaga, agar tetap buka melayani di hari libur.

Di Jawa Timur, kata Rustam, jumlah agen siaga mencapai 352 untuk LPG 3 kilogram, dan pangkalan siaga LPG 3 kilogram mencapai 3.800, termasuk SPBU yang menyediakan LPG 3 kilogram. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di agen dan pangkalan resmi Pertamina, agar mendapat harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan di masing-masing Pemerintah Daerah.