Sri mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia yang baik ini didukung oleh terjaganya permintaan domestik. Di sisi lain, kebijakan makro ekonomi secara fiskal maupun moneter yang prudent dan berkelanjutan terus dilakukan.

"Tapi, (kebijakan) tetap supportive terhadap ekonomi," ujarnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Sri menambahkan, kekuatan ekonomi Indonesia juga sudah diakui oleh sejumlah lembaga internasional. Di antaranya lembaga pemeringkat utang internasional S&P yang meningkatkan rating utang Indonesia satu tingkat menjadi BBB dengan outlook stabil pada Mei.

Capaian reformasi ekonomi yang telah dijalankan selama ini juga telah membawa perbaikan peringkat daya saing. Sri mengatakan, berdasarkan penilaian IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), peringkat daya saing Indonesia naik 11 peringkat. Yakni dari peringkat 43 di tahun 2018 menjadi peringkat 32 dunia pada tahun 2019.

Tapi, Sri menambahkan, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ketidakpastian global yang meningkat. Selain itu, terus fokus memperbaiki daya kompetisi dan produktivitas ekonomi Indonesia. "Melalui kebijakan investasi, perdagangan dan pembangunan infrastruktur serta perbaikan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Sri menyebutkan, dirinya baru saja kembali dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G-20 di Fukuoka, Jepang. Pertemuan tersebut membahas bahwa kondisi terkini perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Penyebabnya, eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas.

Kondisi tersebut menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, pelemahan investasi, dan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas 0,3 persen menjadi hanya 2,6 persen menurut Bank Dunia, 3,3 persen menurut IMF, dan 3,2 persen menurut OECD.

Sementara itu, pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen. Sri menyebutkan, nilai tersebut menjadi poin yang terendah sejak krisis keuangan global 2008.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sri memastikan, pemerintah sudah merencanakan berbagai upaya. "Reformasi struktural dan kebijakan ekonomi untuk memacu investasi dan ekspor akan menjadi perhatian utama," ucapnya.

Sri menjelaskan, investasi akan terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklím investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat DPR agar Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.

Namun, Sri mengatakan, pemerintah juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018. Sebab, gejolak tersebut berpotensi melemahkan investasi di kemudian hari.