Kamis 25 Jul 2019 14:40 WIB

JK Minta Pemda tak Persulit Investasi di Daerah

Pemda juga diminta menjaga harmonisasi ekonomi di daerah

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Nidia Zuraya
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Pemerintah daerah (Pemda) menjaga harmonisasi ekonomi di daerah untuk menekan laju inflasi. Salah satunya, dengan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk berproduksi dan berusaha di daerah.

"Begitu bapak kasih sulit investasi di daerah atau hal-hal terkait perdagangan juga menyebabkan inflasi," ujar JK saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Pengendalian Inflasi tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7).

Baca Juga

JK beralasan, pengusaha menjadi salah faktor penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Apalagi saat terjadinya pemicu inflasi, yakni banyaknya uang beredar yang menyebabkan konsumsi tinggi dan harga naik.

"Kalau pengusaha tidak menambah pada saat konsumsi naik, uang banyak, pertumbuhan ekonomi naik tidak dibarengi industri tekstil, gula, terigu, maka terjadi kenaikan inflasi lagi," ujar JK.

Hal ini karena jika barang konsumsi naik dan stoknya berkurang, merupakan indikator kelangkaan dan terjadinya inflasi. Karena itu, JK juga mengintruksikan Pemerintah daerah untuk menjaga distribusi industri maupun hasil pertanian dari masyarakat.

"Perlunya daerah bupati wali kota gubernur menjaga distribusi industri dan distribusi hasil pertanian dari masyarakat, keseimbangannya dengan cara menjaga tingkat alur itu lebih pendek atau terjaga. Kalau tidak ada pedagang jg susah. Mesti ada pedagang perantara," ujar JK.

JK menekankan upaya Pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah daerah maupun dunia usaha untuk menekan terjadinya inflasi antara lain banyaknya uang beredar yang menyebabkan konsumsi tinggi dan harga. Salah satunya, dengan menjaga keseimbangan moneter dan kebijakan fiskal

"Tugas kita di sini, Gubernur BI mengaruskan uang keluar dan tingkat bunga, pemerintah menstabilkan defisitnya dan pembangunan supaya terjadi produktivitas. (Pemerintah) daerah stabilkan dengan menjaga produksi konsumsi," ujar JK.

"Keseimbangan ini lah yang kita harus jadikan agar semua bertindak atau berperilaku atau mengatur sesuai dengan keadaan di daerah, itu baru kita bisa menjaga harmonisasi ekonomi. Sehingga bisa menambah pendapatan yang baik, dengan produktivitas yang baik, bisa menambah PDB. Apabila PDB naik, inflasi terjaga maka industri berjalan, tingkat pengangguran dan kemiskinan turun," ujar JK lagi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement