Ada kabar baru perihal wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten layanan over the top (OTT). Komisioner KPI, Hardly Stefano menyampaikan, pernyataan dari Ketua KPI Pusat, Agung Suprio diungkapkan atas nama pribadi dan bersifat prematur.
Tak hanya itu, Hardly juga mengatakan, rencana itu belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI, yakni rapat pleno anggota KPI.
"Statement Agung Suprio yang memunculkan wacana tersebut di ruang publik adalah statemen personal yang terburu-buru, prematur dan pada akhirnya menimbulkan kegaduhan karena belum pernah dibahas dan diputuskan dalam forum resmi KPI," jelas Hardly dalam pernyataan tertulis, Senin (12/8/2019) malam.
Baca Juga: Soal Wacana KPI Awasi Netflix, Begini Respon Menkominfo
Menurutnya, pengawasan terhadap konten di berbagai platform digital memang perlu dilakukan. Akan tetapi, lanjutnya, perlu pembahasan yang serius dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, meliputi lembaga pengawas, dasar hukum, serta desain pengawasan.
Hardly menyampaikan, "Sampai dengan satu minggu setelah memunculkan wacana pengawasan konten internet tersebut, belum terlihat dan dapat dijelaskan oleh Agung tentang desain dan metode pengawasan KPI secara komprehensif."
Selain itu, kategorisasi layanan OTT pun perlu dibuat jika memang wacana itu akan dijalankan. Menurut Hardly, mencampurkan penjelasan tanpa kategorisasi platform OTT menunjukkan ketidakpahaman Agung terhadap substansi yang akan diawasi.
Baca Juga: PSI: Teguran KPI Soal Iklan Shopee Mengada-Ada
"Karena media sosial adalah hal yang berbeda dengan penyedia konten televisi atau video streaming," imbuhnya.
Hingga saat ini, menurut Hardly, ketua KPI baru itu ternyata belum menentukan jadwal rapat pleno, yang salah satu agendanya melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap program siaran yang dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Di akhir pernyataan, komisioner tersebut pun menegaskan, KPI tak boleh mengabaikan tugas dan fungsi utama sebagai wujud peran masyarakat dalam pengawasan penyiaran televisi dan radio.
