EKBIS.CO, JAKARTA -- Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP), yang diresmikan langsung oleh KH Ma’ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf optimistis akan menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat pangan.
Ma’ruf memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pinbas, karena telah menyelenggarakan GNKP, yang juga merupakan bagian dari trial, untuk mengembangkan arus baru ekonomi Indonesia yang sangat didukung MUI. Ada empat unsur konkret yang akan menjadikan Indonesia berdaulat pangan dalam kurun waktu lima tahun ini.
Pertama, lahan pertanian yang berkelanjutan, agar mampu menyiapkan produksi pangan yang berkelanjutan. “Setiap kebutuhan pangan yang hilang karena infrastruktur, harus digantikan dengan lahan yang lebih baik,” kata Ma’ruf dalam acara peresmian GNKP di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).
Kedua, sumber daya pertanian produktif. Produktifitas petani menjadi kunci untuk menghasilkan pangan yang berkualitas. Upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani, untuk memahami teknologi, ini sangat perlu dilakukan bersama-sama.
Ketiga, perlunya infrastruktur pertanian yang baik, insfrastruktur fisik harus bersamaan dengan insfrastruktur pertanian yang baik. Dan keempat, tata niaga pangan yang berkeadilan. Karena saat ini, pasar bebas sangat merugikan pertanian, pemerintah harus hadir untuk menawarkan produk yang berkeadilan.
MUI sangat mendukung gerakan yang menciptakan arus baru ekonomi Indonesia, alasannya karena selama ini arus perekonomian selalu dimulai dari ‘atas’ dengan harapan bisa menetes ke ‘bawah’. Sekian lama diharapkan, ternyata ini tidak juga menetes perputarannya.
“Sehingga terjadi kesenjangan, disparitas arus jauh, sehingga harus dibalik pembangunannya dari ‘bawah’. Tetapi bukan membenturkan ‘bawah’ dengan ‘atas’, tapi dengan kolaborasi, bersinergi, dan bukan saling merusak. Sehingga ekonomi nasional kita bisa jadi lebih kuat lagi,” ungkap Ma’ruf.
Direktur Pinbas MUI, Azrul Tanjung menjelaskan, GNKP ini akan mendorong terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat. “Setidaknya ada tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.
Ketujuh prasyarat utama itu adalah pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
“Satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, apabila kebutuhan pokok rakyatnya khususnya pangan, masih bergantung pada negara lain,” papar Azrul.
