EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan dimulai pada 2022. Kepastian tersebut muncul setelah penandatanganan Summary Record on Java North Line Upgrading Project atau rumusan yang berisi rumusan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Jepang.
“Proyek ini akan dimulai pada 2022 karena membutuhkan pembebasan tanah,” kata Budi di usai penandatanganan rumusan kesepakatan tersebut di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (24/9) malam.
Budi menjelaskan setelah proyek dimulai pada 2022, pemerintah menargetkan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya beroperasi pada 2024. Hanya saja, Budi menegaskan pada 2024 operasional kereta semi cepat Jakarta-Surabaya baru akan beroperasi hingga Cirebon.
Dia menambahkan, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya baru bisa sampai Cirebon pada 2024 karena terdapat fokus tersendiri. “Untuk konteks sekarang intensif pembuatan rel baru Jakarta-Semarang. Semarang ke Surabaya memperbaiki line yang sudah selesai. Jadi 2025 bisa sampai Surabaya dengan single line,” jelas Budi.
Dengan begitu, Budi mengharapkan nantinya perjalanan menuju Surabaya akan lebih singkat dengan menggunakan kereta semi cepat tersebut. Dia memastikan perjalanan akan lebih cepat 3,5 jam menjadi 5,5 jam dari Jakarta menuju Surabaya.
“Ini (kereta semi cepat Jakarta-Surabaya) bisa menjadi alternatif dan bisa bersaing dengan moda lain,” tutur Budi.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii yang menhadiri penandatanganan tersebut mengatakan untuk selanjutnya tim dari Japan International Cooperation Agency (JICA) akan melakukan preparatory survey. Survei tersebut ditargetkan akan selesai pada 2020 sebelum proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dimulai.
Masafumi mengharapkan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya nantinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk moda transportasi dengan waktu singkat. “Itu lah sebabnya, Jepang akan membantu melaksanakan survei kereta semi cepat dengan waktu tempuh perjalanan 5,5 jam sesuai permintaan pemerintah Indonesia,” jelas Masafumi.
