Warta Ekonomi.co.id, -- Sekelompok mitra pengemudi transportasi daring Malaysia mengancam akan menuntut Kementerian Transportasi Negeri Jiran serta sang menteri, Anthony Loke, atas dugaan kegagalan melindungi kesejahteraan pengemudi.

Ada sekitar 50 mitra yang menggelar aksi damai di kementerian tersebut, mengekspresikan frustrasi mereka. Perubahan yang direncakan pada kebijakan dinilai mempersulit pengemudi untuk mendaftar dan memberikan layanan kepada aplikator.

"Kami telah mengirim tiga surat resmi kepada Loke sebelum menggelar aksi, tetapi tidak ditanggapi," kata Juru Bicara Kampanye Perlindungan Hak Pengemudi Transportasi Daring Malaysia, Kian Nam Ng, dikutip dari Kr-Asia, Senin (14/10/2019).

Baca Juga: Serikat Ojol Akan Datangi DPR Hari Ini, Temui Mbak Puan untuk . . .

Salah satu penyebab kemarahan mereka ada pada seringnya perubahan dalam kebijakan sehingga membuang-buang sumber daya dan waktu pengemudi.

Kementerian Perhubungan dan Departemen Perhubungan Jalan (JPJ) mencabut peraturan yang mewajibkan pengemudi untuk mengubah kategori kendaraan mereka dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan pribadi berbagi tumpangan(AH). Namun, pada 4 Oktober, Badan Transportasi Umum Darat (APAD) dan Departemen Transportasi Jalan (JPJ) memberlakukan peraturan ini lagi.

Ng menambahkan, "perubahan itu plin-plan, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mempertimbangkan kesejahteraan dan pemasukan pengemudi."

Kementerian Perhubungan belum menanggapi protes dan tuntutan pengemudi.