Rabu 16 Oct 2019 14:27 WIB

ESDM Genjot Penggunaan PLTD CPO Untuk Tekan Pemakaian BBM

PLN sedang menguji coba 4 PLTD untuk agar bisa menggunakan 100 persen CPO.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda
Fasilitas embangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PT PLN (Persero) di daerah Melak, Kutai Barat.
Foto: Dokumentasi PLN
Fasilitas embangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PT PLN (Persero) di daerah Melak, Kutai Barat.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menggenjot penggunaan PLTD CPO pada RUPTL tahun depan. Harapannya, target bauran pembangkit berbasis bahan bakar minyak bisa ditekan hingga dua persen.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi menjelaskan untuk bisa menekan penggunaan pembangkit berbasis bahan bakar minyak program B20 dan B30 menjadi salah satu solusi. Namun, pemerintah bersama PLN juga terus melakukan pengembangan pada PLTD yang ada untuk bisa 100 persen menggunakan CPO.

Baca Juga

"Proyek untuk bisa menekan bauran bbm memang sudah dilakukan dengan penggunaan B20 dan B30 itu. Lalu memang kan sudah direncanakan untuk bisa memakai CPO 100 persen," ujar Hendra di Kementerian ESDM, Rabu (16/10).

Hendra menjelaskan pemerintah dan PLN sedang melakukan uji coba terhadap empat PLTD untuk bisa direkonstruksi supp ort menggunakan 100 persen CPO. Kata Hendra, sejauh ini empat PLTD tersebut bisa berjalan dengan baik.

Pasca uji coba ini, kata Hendra nantinya pemerintah bersama PLN akan menginvetarisasi pembangkit mana mana saja yang memang bisa menggunakan 100 persen CPO. Ataupun ada yang perlu rekonstruksi atau penambahan alat maka perlu ada perhitungan nilai investasinya.

"Jadi hasil hitungannya seperti apa perlu juga dikaji. Harusnya nanti akan lebih murah daripada pakai BBM. maka kita mau ngecek harga cpo agar pln menggantinya lebih murah

Nanti biaya setelah menggunakan cpo harus lebih murah," ujar Hendra.

Selain itu, untuk memastikan keandalan pembangkit, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan. Hendra menjelaskan selain mengkaji perhitungan harga bahan baku, pemerintah juga perlu melakukan komunikasi dengan asosiasi sawit untuk memastikan pasokan.

"Cuma harus pantau dulu rantai pasok, kita harus komunikasi asoasi sawit, ada dewan sawit yang harus diajak konsolidasi. Agar pasokan bisa terjamin," ujar Hendra.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement