EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Kementerian, Jakarta, pada Senin, (11/11). Ekspor dan impor menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan itu.
Menteri Agus menyatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kebutuhan impor. "Pada prinsipnya begini, impor kan mengisi kekosongan. Kekosongan itu artinya kita harus lihat ada substitusinya apa tidak," ujarnya kepada wartawan usai bertemu Mentan.
Ia menambahkan, bila suatu barang sudah ada substitusinya di Tanah Air, maka tidak perlu impor. "Jadi kita akan evaluasi lagi," kata dia.
Menteri Syahrul menambahkan, selama ini isu impor selalu dibicarakan. "Jadi mari lebih banyak bicara ekspor. Kalau mau ekspor ke tempat lain, nggak haram juga. Kalau memang harus timbal balik terbuka. Kita harus dahulukan apa yang kita miliki, kita harus utamakan apa yang kita miliki," ujarnya dalam kesempatan serupa.
Meski begitu, ia menuturkan, keran impor tidak sepenuhnya ditutup. "Tadi bapak Menteri Perdagangan katakan, jika ada ruang kosong di mana kita sudah berenang setengah mati dan akan sulit kalau ruang-ruang luar negeri nggak kita buka," jelas Syahrul.
Hanya saja, kinerja ekspor harus terus menjadi prioritas. Hal itu demi menjaga keseimbangan perdagangan.
Dirinya melanjutkan, pertemuan dengan Mendag kali ini belum membahas masalah teknis. Pembahasan itu, kata dia, nantinya dilakukan pada pertemuan berikutnya.
"Nanti saya akan bawa dirjen saya ke Menteri Perdagangan bukan untuk rapat melainkan workshop selama dua jam. Selesai semua. Lalu Mendag akan bawa stafnya ke sini juga untuk workshop, jadi dilihat mana yang bisa, mana yang nggak bisa, mana aturannya, kita selesai, kita bicara lapangan," tutur Syahrul.
Syahrul berharap tidak ada lagi aturan atau kebijakan yang tumpang tindih di antara dua kementerian tersebut. "Intinya, tentu kekuatan negeri ini harus dioptimalkan dan itu dari tangan Pak Mendag, Mentan, serta kementerian lain," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, lanjutnya juga telah memerintahkan agar antarkementerian saling bersinergi. Egosektoral antarkementerian tidak boleh pula terjadi.
