Warta Ekonomi.co.id, Jakarta
Bukalapak berharap bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ke UKM yang menjadi mitra Bukalapak. Pasalnya, sudah setahun ini, Bukalapak terbilang sukses bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menyalurkan kredit ultra mikro (UMi).
Hal itu yang diungkapkan pendiri sekaligus CEO Bukalapak Achmad Zaky usai bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (18/11/2019).
Zaky menyebut pihaknya siap mendukung seluruh program Kemenkop-UKM dalam pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM di Indonesia.
"Saya pikir, kita selaras dengan Kemenkop dalam hal pemberdayaan UMKM. Salah satu masukan kami adalah menyangkut pendanaan bagi UMKM. Secara sistem, kita siap turut menyalurkan KUR karena sebelumnya kami sudah menyalurkan UMi bagi usaha mikro," ucap Zaky seraya mengatakan bahwa Bukalapak memiliki sekitar lima juta mitra UMKM.
Baca Juga: Ralali Bantu Majukan UMKM Ritel Lewat Big Data
Dengan plafon KUR sebesar ratusan triliun rupiah, Zaky berharap Bukalapak bisa dilibatkan dalam penyaluran KUR. "Kami berharap bisa membantu pemerintah menyalurkan KUR ke sektor riil dan ke sektor atau UKM yang tepat. Pak Teten memberikan respons positif atas masukan kami tersebut," tandas Zaky.
Bagi Zaky, sebagai platform, Bukalapak mengetahui bisnis mana yang prospektif dan UKM mana yang bagus. Sehingga, penyaluran KUR bisa tepat sasaran. "Mudah-mudahan, tahun depan Bukalapak sudah bisa menyalurkan KUR," tegas Zaky.
Selain pendanaan, lanjut Zaky, Bukalapak juga siap bermitra dengan Kemenkop-UKM dalam hal pendidikan bagi usaha kecil. "Kami memiliki kekuatan membangun komunitas bisnis. Kami akan turun ke lapangan bersama Kemenkop untuk mengedukasi usaha kecil agar bisa menelurkan kesuksesan bagi yang lain," ucap Zaky lagi.
AVP Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga menambahkan, pihaknya berharap kesuksesan Bukalapak menyalurkan UMi bisa direplika bagi UKM-UKM lainnya.
"Kami siap menyalurkan KUR. Terkait aturan main, kami akan mendukung pemerintah dan siap memberikan masukan yang komprehensif. Sehingga, tujuan penyaluran KUR bisa berjalan lebih baik lagi," jelas Bima.
Mengenai keinginan Teten untuk memulai terciptanya masyarakat bisnis lewat pembentukan klasterisasi untuk produk khusus di suatu wilayah tertentu, dan menciptakan UMKM dengan daya saing tinggi, Zaky menegaskan, pihaknya siap membantu melalui program komunitas Bukalapak yang sudah tersebar di 142 kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, Bukalapak berharap dilibatkan dari awal pembahasan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
"Bukalapak siap memberikan bantuan masukan dan saran agar UU tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua orang. Salah satu masukan kami, agar Omnibus Law tersebut bisa menderegulasi aturan yang membebani UMKM untuk naik kelas. Sekaligus menciptakan suatu rezim regulasi baru yang semula berbasis pendaftaran dan izin, jadi berbasiskan insentif," papar Zaky.
Perkuat Sinergi
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop-UKM Victoria Simanungkalit mengatakan, pemerintah akan terus memasifkan pemberdayaan UMKM yang harus dilakukan agar bisa lebih berperan dalam perekonomian nasional.
"Untuk mewujudkan itu, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami harus perkuat sinergi, yang salah satunya dengan Bukalapak," kata Victoria.
Victoria menegaskan, pihaknya akan menggandeng semua pihak, termasuk e-commerce atau marketplace supaya bisa mengonsolidasikan kekuatan UKM-UKM untuk bisa masuk pasar. "Agar produk UMKM bisa masuk ke global value chain," kata Victoria.
Baca Juga: Pemerintah Pangkas Bunga KUR Demi UMKM
Victoria berharap Bukalapak bisa berperan lebih, termasuk dalam hal pendanaan bagi UMKM. "Marketplace kan punya informasi mana saja sektor yang bisa dikembangkan. Saya berharap marketplace mau menjadi avalis, baik itu UMi maupun KUR. Intinya, di mana ada komunitas binaan marketplace, kami juga bisa masuk ke sana," tukas Victoria.
Bagi Victoria, sektor produksi dan pemasaran UMKM harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Oleh karena itu, kami harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders. Kami membuka ruang untuk semua pihak, tapi harus sesuai aturan yang ada," pungkas Victoria.
