EKBIS.CO, JAKARTA -- Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebutuhan beras nasional dalam kondisi aman. Kepastian ini didukung dengan angka cadangan beras saat ini yang mencapai 4.776.000 ton.
"Jadi kebutuhan natal dan tahun baru saya pastikan aman. Kami juga sudah mengantisipasi dan melakukan validasi data dari kesiapan-kesiapan panen," ujar Syahrul di Kantor Presiden, Rabu (4/12).
Syahrul mengatakan, kebutuhan beras juga akan terjamin karena secara perlahan panen raya akan berlangsung pada akhir Desember tahun ini hingga memasuki masa puncak pada April 2020. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki stok beras yang baru.
"Apalagi pada Januari nanti, kami prediksi akan terjadi stok beras baru sebanyak 16.000 ton. Lalu pada bulan Februari sebanyak 576 ribu ton dan puncak panen raya pada bulan Maret menuju April, kurang lebih mencapai 4.255.000 ton," katanya.
Meski demikian, kata Syahrul, Indonesia sempat memiliki kekurangan beras sebanyak 1.241.000 ton pada periode November 2019. Kekurangan ini disimpulkan dari data produksi beras yang hanya 1.233.000 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan beras mencapai 2.474.000 ton.
"Tapi, kita masih punya cadangan sebanyak yang saya sebutkan tadi," katanya.
Di samping kebutuhan dalam negeri, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam kesempatan rapat terbatasnya menginstruksikan Kementerian terkait agar melalukan ekspor beras ke sejumlah negara.
"Tadi ada perintah dari bapak Presiden, bahwa saya diminta untuk persiapkan ekspor beras sehingga Indonesia ini tidak hanya melihat impor. Tahun ini dipersiapkan beras premium (untuk ekspor). Insyaallah, per Januari akan dilakukan persiapan," katanya.
Menurut Syahrul, beras yang akan diekspor rencananya berjumlah 100.000 sampai 500.000 ton. Di samping itu, ada juga persiapan diplomasi dagang yang menjadi bagian penting pada proses ekspor. Ia optimistis proses ini bisa dilakukan pada awal Maret 2020.
"Dalam pikiran saya, semua negara akan dijajaki dulu. Yang jelas, kita harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain. Walaupun sampai sejauh ini belum ada komunikasi yang lebih teknis dengan negara tujuan ekspor. Saya mohon waktu," katanya.
Untuk itu, Syahrul memastikan pemerintah akan menyesuaikan regulasi ongkos produksi dengan penyesuaian logistik dan distributor. Dalam hal ini, dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peranan pada peningkatan nilai ekspor beras.
"Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah, Siapa pun menurut saya, mau BUMN atau siapa saja yang penting kita ekspor," kata dia.
