EKBIS.CO, JAKARTA -- Chief The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengatakan, kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mendatar di level 5 persen. Namun, terdapat perbedaan mendasar saat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Ia menerangkan, di era SBY, terutama kurun waktu 2010-2013, pertumbuhan ekonomi terasa manfaatnya bagi masyarakat level menengah ke bawah. Hal itu dikarenakan pada era tersebut, basis pertumbuhan ekonomi dikontribusikan langsung oleh harga komoditas yang berorientasi ekspor.

Sebagai contoh, kelapa sawit yang saat ini mengalami lonjakan harga sehingga hasil yang diterima para perusahaan kelapa sawit maupun masyarakat petani sangat menguntungkan. Begitu juga dengan harga minyak mentah dan batu bara yang sangat tinggi.

"Pada waktu itu, banyak orang kaya baru karena booming komoditas. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan daya beli bagi mereka yang menikmati. Intinya, masyarakat kita baik di Jawa maupun luar Jawa hidup dari komoditas," kata Sunarsip dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/12).

Namun, memasuki tahun 2015 dimana bertepatan dengan era Presiden Joko Widodo, harga komoditas mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi berhasil dipertahankan di level 5 persen seperti di era harga komoditas mengalami puncaknya.

"Sekarang, sumber pertumbuhan bukan dari pelaku ekonomi sektor komoditas. Tapi ini disebabkan karena dorongan proyek infrastruktur pemerintah. Baik yang dibiayai lewat APBN maupun investasi BUMN. Itulah yang jadi motor ekonomi," kata Sunarsip menambahkan.

Menurut Sunarsip, proyek infrastruktur saat ini harus diakui lebih mengarah ke padat modal yang minim tenaga kerja. Berbeda dengan geliat ekonomi berbasis komoditas yang lebih condong ke padat karya. Dari situ saja, terdapat perbedaan kualitas pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari sudut manfaat.

"Pertumbuhan 5 persen sekarang tidak sama seperti dahulu. Kualitasnya berbeda," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan sebuah kebijakan untuk mendorong kelompok masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini agar bisa meningkatkan daya belinya. Khususnya, mereka masyarakat menengah ke bawah, maupun usia-usia muda lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan.

Lebih jauh, lapangan pekerjaan harus menjadi fokus utama pemerintah sebab hal itu bukan suatu tugas yang mudah di saat-saat perlambatan ekonomi global seperti sekarang.