EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sejumlah kementerian terkait untuk membuka lebar pintu investasi sektor industri baja dan petrokimia. Permintaan Jokowi itu menyusul tingginya angka impor bahan baku industri, khususnya besi-baja dan petrokimia, untuk mendukung industri dalam negeri.
Jokowi ingin Indonesia mandiri dalam hal mengolah barang mentah menjadi bahan setengah jadi sebagai bahan baku industri. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi menyampaikan bahwa impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari-Oktober 2019 menyita porsi 74,06 persen dari total impor. Dari angka tersebut, impor bahan baku besi-baja menyumbang nilai terbesar yakni 8,6 miliar dolar AS. Sedangkan impor bahan baku industri kimia atau petrokimia mencapai 4,9 miliar dolar AS.
"Beranjak dari data tersebut saya minta peluang investasi, tolong digaris bawahi industri substitusi impor, harus dibuka lebar. Industri baja, petrokimia, harus betul-betul dibuka karena ini substitusi impor," ujar Jokowi dalam sambutan rapat terbatas level menteri di Kantor Presiden, Rabu (11/12).
Dibukanya investasi industri besi-baja dan petrokimia, ujar Jokowi, diharapkan mampu menekan angka impor bahan baku untuk kedua sektor tersebut. Penurunan angka impor tersebut menjadi target pemerintah untuk bisa memperkecil defisit neraca perdagangan.
"Dan harus ada langkah rutin yang konkret untuk dorong tumbuhnya industri pengolahan, seperti besi baja, petromikia, dan percecepatan mandatory B30 untuk tekan impor. Tumbuhnya industri juga membuka lapangan kerja," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga kembali mengingatkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera merampungkan perjanjian dagang dengan negara-negara nontradisional dan negara yang belum memiliki kemitraan dengan Indonesia. Pemerintah, ujar Jokowi, juga bertekad memangkas regulasi yang menghambat investasi.
"Kita benahi akses pembiayaan ekspor, peningktan kualitas produk ekspor baik packaging, branding, dan penyiapan kawasan idndustri yang berorientasi ekspor, ujar presiden.
