EKBIS.CO, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat empat komoditas di sektor pertanian dan perkebunan yang akan difokuskan. Perlu adanya satu data pangan agar kebijakan yang diambil kementerian teknis sesuai dengan yang dibutuhkan para petani.
Keempat komoditas itu yakni beras, jagung, gula, dan sawit. Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan bahwa empat komoditas itu kerap bermasalahan dan menjadi perhatian publik. Hal itu disebabkan oleh tidak akuratnya data yang dimiliki saat ini.
"Ini harus satu data dan kita perlu kerja sama yang erat antar intansi termasuk perguruan tinggi. Jadi mari kita bersinergi dan berkolaborasi," kata Suhariyanto di Jakarta, Kamis (13/12).
Saat ini data yang baru selesai divalidasi baru untuk komoditas padi yang mencakup luas baku lahan sawah. Diperolehnya data tersebut otomatis bakal menggambarkan data produksi yang bisa dicapai dalam waktu setahun.
Dalam waktu dekat, data tersebut akan diumumkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, berdasarkan data yang diterima Republika.co.id, data luas baku sawah termutakhir yakni sebesar 7,46 juta ha, naik dari data sebelumnya yakni 7,1 juta hektare.
Adapun untuk komoditas sawit, BPS sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinatir Perekonomian untuk mulai mendata dari awal. Namun perlu proses panjang untuk bisa mendapatkan data valid ihwal komoditas sawit.
Khusus untuk gula, Suhariyanto mengaku belum memulai pendataan. Sebab, BPS terlebih dahulu akan menentikan metode penghitungan produksinya. Metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang diterapkan pada komoditas beras tidak serta merta bisa diterapkan untuk komoditas lain.
Selanjutnya, untuk komoditas jagung, Suhariyanto mengungkapkan adanya masalah dalam teknis penghitungan produksi. Menurut dia, teknologi citra satelit telah dapat menangkap area pertanaman jagung. Namun, meski jagung merupakan tanaman pangan seperti padi, perlu metode yang lebih rigid untuk bisa menghitung produksi lantaran sifat tanaman yang jauh berbeda.
"Bertahap. Jangan dibayangkan mendata empat komoditas ini mudah. Metodenya tidak bisa dipukul rata," kata Suhariyanto.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mendukung langkah BPS dan menekankan agar ke depan antar lembaga bisa kompak. Sektor pertanian, kata Syahrul tidak boleh bertahan dalam keadaan yang buruk.
Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat petani harus bekerja sama untuk menjadikan pertanian dalam negeri maju sehingga menjadi sumber kekuatan ekonomi negara.
Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah mencanangkan gerakan maju dan mandiri ini melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan pembentukan kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani). Dua program itu membutuhkan data yang valid sebagai sumber kebijakan Kementerian Pertanian.
"Tidak boleh ada kata mundur dalam proses pembangunan pertanian ke depan," ujarnya.
