Ahad 29 Dec 2019 11:18 WIB

Anggota DPR Soroti Efektivitas Kartu Tani

Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Dwi Murdaningsih
Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Foto: Petani menggarap sawah (ilustrasi).
Foto: kementan
Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Foto: Petani menggarap sawah (ilustrasi).

EKBIS.CO, SUKABUMI--Kalangan Komisi IV DPR RI memberikan perhatian khusus pada efektivitas penyaluran kartu tani kepada para petani.  Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Sukabumi, Slamet berharap berbagai kebutuhan petani dalam bercocok tanam bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

Seperti diketahui, program Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. '' Dalam reses masih meminta masukan dari masyarakat petani, nelayan, perkebunann, dan stakeholder terkait,'' ujar Slamet, dalam reses di Hotel Augusta, Sabtu (29/12).

Baca Juga

Ia mengatakan pada reses kali ini ingin mendengar keluhan dan masukan petani misalnya terkait penyaluran kartu tani yang berpengaruh pada penyaluran subsidi pupuk. Nantinya temuan di lapangan akan dibawa ke persidangan DPR RI dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Upaya ini kata Slamet karena Kartu Tani menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bidang pertanian. Sebab pada dasarnya kartu tani merupakan kartu yang bisa digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya.

Kartu tani didorong membawa dampak yang positif bagi semua petani di Indonesia. Khususnya mendapatkan kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Hal ini karena pupuk merupakan komponen penting dalam sebuah pertanian.

Anggota DPR RI dari PKS ini juga memberikan perhatian pada masalah kedaulatan pangan. Terutama pada pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang tentang pangan.

'' Pemerintah segera membentuk badan pangan dan kami ingin mendorong segera direalisasikan,'' ujar Slamet. Sebab kisruh pangan saat ini misalnya terkait impor akibat data tumpang tindih tidak akan terjadi atau dimininalisir jika ada badan pangan nasional.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement