EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung pengelolaan sistem transportasi terintegrasi. Pada Jumat (10/1), PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) menandatangani perjanjian pemegang saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi.
Kedua perusahaan tersebut membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. “Diharapkan ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” kata Budi di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (10/1).
Sebab, Budi mengatakan saat ini baru 25 persen masyarakat di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Budi menginginkan untuk selanjutnya sebanyak 75 persen masyarakat menggunakan angkutan umum.
Budi menilai integrasi antar moda transportasi yang baik akan semakin memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. “Diharapkan jika dikelola dengan baik akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ujar Budi.
Dia menegaskan nantinya kerja sama yang dilakukan Pemerintah provisi DKI Jakarta, mRT< dan KAI juga dapat mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Begitu juga dengan penataan simpul transportasi.
“Diharapkan ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Saat ini baru 25 persen masyarakat di Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Kami ingin kedepannya 75 persen masyarakat menggunakan angkutan umum,” jelas Menhub.
Budi mengatakan dalam penataan integrasi tersebut harus melibatkan seluruh moda transportasi yang ada termasuk ojek daring. Menurutnya ojek daring menjadi suatu angkutan yang tidak dapat dikesampingkan, khususnya di Jakarta.
“Integrasi antar moda itu menjadi keharusan. Selain KAI dan MRT juga ada Bus Rapid Transit, angkutan umum lainnya, ojek daring. Untuk itu, saya minta empat stasiun tersebut agar mengakomodasi untuk tempat untuk para pengemudi ojol,” ungkap Budi.
Dengan dibuatnya perusahaan patungan antara KAI dan MRT, fase awal dari kerja sama tersebut akan melakukan penataan empat stasiun. Keempat stasiun tersebut yaitu Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman.
Direktur Utama MRT Jakarta William P Sabandar menjelaskan perjanjian tersebut dilakukan sebagai langkah kongkret pascapenandatanganan Head of Agreement (HoA) pada 9 Desember 2019. William mengatakan dalam hal ini MRT akan bertindak sebagai //project management unit// yang memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan penataan tersebut.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi koordinator rencana aksi dengan pelaksanaan teknis oleh dinas-dinas terkait. Beberapa diantaranya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, dan lainnya.
Sementara itu, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan akan mengembangkan kawasan stasiun dan mengintegrasikan transportasi kereta api di ibu kota. “Kami optimis langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kemacetan dan memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta,” jelas Edi.
Edi mengatakan KAI akan berperan dalam hal peningkatan prasarana di dalam stasiun, manajemen sirkulasi penumpang dan kendaraan, serta izin akses. Edi menambahkan, perjanjian kerja sama ini akan berlaku hingga satu tahu ke depan.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kerja sama yang dilakukan MRT dan KAI merupakan tindak lanjut dari arahan presiden. Khususnya mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi.
“Arahan Presiden adalah untuk membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi,” tutur Erick.
