EKBIS.CO, MUNICH – CEO Facebook Mark Zuckerberg meminta agar konten online diatur dengan sebuah sistem yang berada di tengah-tengah antara regulasi telekomunikasi dengan industri media. Permintaan ini disampaikannya kepada para pemimpin global dan pimpinan di tingkat keamanan dalam acara Konferensi Keamanan Munich di Jerman, Sabtu (15/2).
Dalam kesempatan tersebut, Zuckerberg juga menyebutan, Facebook telah meningkatkan usahanya untuk membatasi campur tangan pemilu online. Ia turut meminta pemerintah untuk membuat sistem regulasi baru bagi media sosial.
Selama sesi tanya jawab, Zuckerberg mempertanyakan kerangka mana yang digunakan pemerintah saat ini untuk melihat regulasi media sosial.
Saat ini, Zuckerberg menjelaskan, ada dua kerangka kerja yang dimiliki oleh industri saat ini. Pertama, seperti surat kabar dan media.
Kedua, regulasi yang diterapkan di industri telekomunikasi. Artinya, data mengalir begitu saja ke Anda, namun Anda tidak dapat mempertanggujngjawabkan perusahaan telekomunikasi apabila ada seseorang yang mengancam atau berbicara konteks negatif melalui saluran telefon.
"Saya berpikir, kita (media sosial) seharusnya berada di antara keduanya," ujar Zuckerberg, seperti dilansir di Reuters, Sabtu (15/2).
Diketahui, Facebook dan raksasa media sosial lain seperti Twitter dan Google Alphabet semakin mendapat tekanan untuk mengklarifikasi anggapan dari pemerintah dan sejumlah kelompok politik mengenai penyalahgunaan platform untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan.
Zuckerberg mengatakan, Facebook kini sekarang mempekerjakan 35 ribu orang untuk meninjau konten online dan menerapkan langkah-langkah keamanan.
Tim-tim dan teknologi otomatis Facebook saat ini sudah menangguhkan lebih dari 1 juta akun palu tiap hari, lapor Zuckerberg. Sebagian besarnya terdeteksi dalam beberapa menit setelah mendaftarkan diri.
"Anggaran kami lebih besar dibandingkan seluruh pendapatan perusahaan ketika kami go public pada 2012, ketika kami memiliki satu miliar pengguna. Saya bangga dengan hasilnya, tapi kami harus tetap waspada," ujarnya.
