Jumat 21 Feb 2020 04:12 WIB

AS Kaji Pembatasan Ekspor Terhadap Perusahaan China

Para pembuat kebijakan di AS terpecah soal rencana pembatasan ekspor terhadap China.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nidia Zuraya
Bendera Cina-Amerika
Foto: washingtonote
Bendera Cina-Amerika

EKBIS.CO, WASHINGTON -- Pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (20/2) menggelar sebuah pertemuan guna membahas pembatasan ekspor terhadap Huawei dan perusahaan China. Pertemuan tersebut digelar meskipun ada tekanan balik dari Presiden Donald Trump terkait rencana pembatasan ekspor tersebut.

Pertemuan tingkat tinggi itu digelar untuk membahas membahas proposal, termasuk kemungkinan pembatasan ekspor chip untuk Huawei Technologies, pembuat peralatan telekomunikasi, dan terkait penjualan komponen pesawat kepada produsen di China.

Baca Juga

Para pembuat kebijakan telah terpecah menjelang pertemuan tingkat kabinet yang dijadwalkan pada 28 Februari mendatang. Beberapa pejabat mendukung pembatasan ekspor Huawei dan produk China, sementara yang lain ingin memprioritaskan hubungan dagang dengan Beijing.

“Pertemuan hari ini belum juga dibatalkan secara resmi. Keraguan berputar tentang apakah pertemuan itu masih akan terjadi, setelah Trump mengecam proposal yang akan mencegah perusahaan memasok mesin jet dan komponen lainnya ke industri penerbangan China,” kata seorang sumber dilansir Reuters, Kamis (20/2).

Dalam serangkaian tweet dan komentar kepada wartawan, Trump tidak merestui pembatasan ekspor tersebut. "Jangan sampai  kekhawatiran keamanan nasional yang menjadi alasan pembatasan AS terhadap Huawei, mempersulit negara asing untuk membeli produk AS," kata Trump.

Diketahui, Huawei ditempatkan pada daftar hitam perdagangan pada Mei 2019 karena masalah keamanan nasional. Itu memaksa beberapa perusahaan untuk mencari lisensi khusus dari pemerintah AS untuk menjual kepada pembuat peralatan telekomunikasi top dunia.

Tetapi banyak rantai pasokan tetap berada di luar jangkauan otoritas AS, membuat China frustasi dan mendorong banyak proposal untuk memperluas kontrol.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement