EKBIS.CO, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah agar tidak menjadikan opsi karantina wilayah (lockdown) sebagai pertimbangan dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19). Sebab, kebijakan itu akan memperparah kehidupan 10 juta petani sawit yang saat ini terus merugi akibat virus corona.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto, menuturkan, pilihan lockdown terus menjadi perdebatan lantara ide itu terus digaungkan oleh beberapa kalangan dan tokoh nasional kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, wabah Covid-19 makin meluas ke seluruh provinsi, termasuk provinsi penghasil kelapa sawit.

Darto mengatakan, pilihan lockdown sangat dikhawatirkan bagi petani kelapa sawit yang sangat bergantung pada harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan tidak memiliki lahan pangan, kecuali kebut sawit.

Ia menegaskan, jika Presiden Joko Widodo akhirnya memilih untuk lockdown maka memperparah kehidupan petani sawit. "Pasalnya, mereka tidak punya stok pangan seperti beras, sayur, buah-buahan atau kebutuhan gizi secara umum. Selama ini, mereka selalu membeli kebutuhan pangan di pasaran," ujar Darto.

Pemenuhan pangan itu dipenuhi dari hasil penjualan tandan buah sawit (TBS). Namun, saat ini pun harga TBS perlahan menurun dan mengurangi pendapatan petani kelapa sawit. Turunnya harga disebabkan oleh penurunan transaksi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor CPO yang rata-rata sudah ditekan oleh Covid-19 seperti Cina, Arab, Eropa.

Pilihan lockdown akan makin mempersulit petani karena bisa jadi aktivitas panen akan berkurang, distribusi pupuk terhambat, peremajaan sawit tidak capai target serta aktivitas pabrik kelapa sawitpun akan berkurang. "Ketika petani tidak bisa lagi panen atau pabrik sawit tidak beroperasi maka petani akan kelaparan," ujarnya.

Karena itu, kata dia, Sekjen SPKS berharap agar lockdown bukan menjadi pilihan strategi pemerintah karena akan membahayakan 10 juta umat manusia indonesia yang bergantung pada sawit.

SPKS Juga berharap agar pemerintah tetap memberikan jaminan distribusi pangan ke kabupaten  dengan harga yang terjangkau. Operasional pabrik kelapa sawit perlu tetap dibuka serta menjamin sosialisasi pencegahan Covid-19 ke desa-desa sawit dengan memobilisasi seluruh perusahaan sawit untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah memerangi Covid-19.