EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi anggaran untuk turt menangani virus korona atau Covi-19. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan Jasa Dalam percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Untuk realokasi, kami ditugasi Kementerian Keuangan untuk merelokasi Rp 24,53 triliun ini dari DIPA Kementerian PUPR Tahun 2020 Rp 120 triliun," kata Basuki dalam video conference, Selasa, (7/4).

Basuki memastikan realokasi anggaran tersebut berasal dari lima sumber. Pertama, Kementerian PUPR melakukan penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada Tahun Anggaran 2020.

Kedua, Basuki mengatakan Kementerian PUPR juga melakukan pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti bendungan. Ketiga, Kementerian PUPR melakukan rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kebijakan tahun jamak.

Keempat yakni, Kementerian PUPR mengubah paket-paket kebijakan Tahun Anggaran 2020 menjadi paket-paket single years contract tahun jamak yang termasuk paket kontraktual kurang dari Rp 100 miliar. Lalu kelima bersumber dari optimalisasi kegiatan nonfisik yang bisa ditunda atau dihemat.

Sementara itu, Basuki memastikan Kementerian PUPR juga melakukan refocusing kegiatan. "Pertama untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di pedesaan dan untuk menangani fasilitas infrastruktur Covid-19," ujar Basuki.

Basuki menegaskan, hal tersebut dilakukan dengan membangun fasilitas penampungan obeservasi di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Basuki menuturkan pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitas observasi tersebut menghabiskan dana Rp 400 miliar.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR juga mernovasi Wisma Atlet Kemayoran untuk menjadi rumah sakit darurat bagi penderita Covid-19. "Kami menganggarkan dana untuk renovasi Wisma Atlet sebesar Rp 160 miliar," tutur Basuki.

Selain itu, Basuki memastikan Kementerian PUPR juga melakukan program padat karya tunai seperti salah satunya irigasi yang sebelumnya hanya ada di enam ribu lokasi. Dengan adanya program padat karya tunai maka akan ditambah hingga 10 ribu lokasi.