EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan pembangunan Bendungan Bendo rampung akhir tahun ini. Bendungan tersebut diharapkan meningkatkan suplai air irigasi ke Kabupaten Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur.
"Pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (6/4).
Menteri PUPR mengatakan bahwa kehadiran bendungan tersebut juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan tampungan air baik bendungan maupun embung di berbagai wilayah. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ditjen Sumber Daya Air tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Saat ini konstruksi Bendungan Bendo sudah 73,26 persen. Bendungan ini ditargetkan selesai konstruksinya dan siap digenangi pada akhir tahun 2020.
Bendungan Bendo memiliki kapasitas tampung 43,11 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektare di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa timur. Selain sebagai layanan irigasi, manfaat lain Bendungan Bendo adalah sumber air baku domestik dan industri berkapasitas 790 liter per detik bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter per detik dan Ponorogo 372 liter per detik.
Selain itu, kehadiran Bendungan Bendo akan mereduksi debit banjir Kota Ponorogo dari 1.300 meter kubik per detik menjadi 490 meter kubik per detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 MW.
Bendungan setinggi 71 meter dengan tipe urugan ini membendung Sungai Keyang yang merupakan anak sungai Bengawan Madiun (anak sungai Bengawan Solo). Konstruksi dilakukan pada 2013 - 2020 (multi years contract) menggunakan APBN sebesar Rp1,03 miliar yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya (KSO).
