EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Pendidikan dan Penelitian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyampaikan, melihat indeks pergerakan bursa saham Islam, Indonesia mencatat performa paling baik, diikuti oleh Bahrain dan Bangladesh di kala pandemi Covid-19. Menurut data indeks Jakarta Islamic Index (JII) dalam rata-rata lima bulan terakhir masih mencatat pertumbuhan 0,27 persen.

Sementara Bahrain dan Bangladesh mencatat pertumbuhan rata-rata masing-masing 0,25 persen. Pertumbuhan sukuk negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) juga diproyeksi turun. Indeks imbal hasil sukuk per Desember 2019 hingga April 2020 menunjukkan penurunan dengan puncak pada Maret menjadi -0,32 persen.

S&P Ratings memproyeksikan penerbitan sukuk turun dari 162 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 100 miliar dolar AS pada 2020. Nilai outstanding sukuk secara global pada 2019 sendiri tercatat sebesar 574,1 miliar dolar AS, naik dibandingkan 2018 yang sebesar 454,5 miliar dolar AS.

Wabah Covid-19 dapat menjadi momentum untuk negara-negara Islam menerbitkan sukuk dalam membantu pemulihan ekonomi. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tahun 2019, aset keuangan syariah global pada 2018 tercatat 2,5 triliun dolar AS.

Emir menyampaikan, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia lebih baik. Khususnya dalam indikator indeks pasar modal syariah juga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Bidang Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal KNEKS Taufik Hidayat menambahkan, kondisi ekonomi syariah Indonesia yang lebih baik ini dapat dimanfaatkan untuk menjaring investasi dan kolaborasi. Fundamental pasar modal juga pasar keuangan Indonesia sangat menarik bagi para investor global.

"Kita cari opportunity di investasi, karena fundamental masih bagus tapi undervalue. Ini akan jadi satu keuntungan untuk investor," kata dia.

KNEKS sendiri telah mengajukan sejumlah rekomendasi terkait investasi sektor keuangan syariah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi telah diajukan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Harian KNEKS.