EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan terus menggali potensi kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa (UE) meski saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebar hingga ke seluruh negara di dunia.
"Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menerima kedatangan kunjungan Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket di Jakarta, Selasa (30/6) malam.
Airlangga mengatakan salah satu upaya meningkatkan kerja sama tersebut adalah dengan mendorong perdagangan bilateral, melalui tindakan saling mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis.
Ia juga meminta dukungan terkait produk minyak sawit, yang merupakan komoditas ekspor utama ke UE, yang sedang menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di Eropa, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.
Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.
Padahal, Indonesia telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil.
Sertifikasi ISPO ini telah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO, yang berarti menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya oleh negara konsumen.
"Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang. Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU," ujarnya.
Sementara itu, untuk komoditas nikel, masih ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi telah dilakukan di WTO, Jenewa, Swiss pada akhir Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.
Dalam kesempatan ini, Airlangga juga membahas kemungkinan antisipasi terhadap berjalannya normal baru serta kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya.
Sebelumnya, UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.
"Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam normal baru, melalui e-commerce, e-health dan e-learning," kata mantan Menteri Perindustrian ini.
Dalam pertemuan ini, juga terdapat pembahasan mengenai finalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020.
Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif, CEPA dapat memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.
"Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini," kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia melanjutkan persiapan untuk menjadi Partner Country pada perhelatan Hannover Messe 2020. Penyelengaraan kegiatan ini masih belum ditentukan sejak diundur pada April 2020 akibat pandemi COVID-19.
Turut hadir dan mendampingi dalam courtesy meeting ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud, dan perwakilan dari Uni Eropa.
