EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memiliki visi pengembangan ekonomi digital yang dituangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Sesuai dengan peran dan tugas BI sebagai otoritas dalam sistem pembayaran.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menyampaikan, SPI 2025 mendorong untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional, juga digitalisasi perbankan. Selain itu menjamin interlink antara fintech dengan perbankan, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan proteksi konsumen, integritas, stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat.
SPI juga menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital. "Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi keuangan digital yang sangat besar untuk dioptimalkan, khususnya terkait inklusivitas dan elektronifikasi," katanya dalam Webinar LPPI, Jumat (3/7).
BI menempuh beberapa kebijakan guna mendukung optimalisasi penggunaan non tunai sejalan dengan imbauan pemerintah untuk pembatasan sosial. Untuk optimalisasi penggunaan nontunai, dilakukan penyesuaian fee SKNBI dan MDR QRIS untuk mengurangi biaya transaksi ekonomi, hingga dukungan penyaluran bansos melalui nontunai.
Pengembangan QRIS di masa Covid-19 juga terus berlangsung. Baik untuk perdagangan ritel, sosial keagamaan, hingga kesehatan. Kedepan, Dody mengatakan BI menjaga kestabilan sistem pembayaran dan menjaga kelancaran transaksi dengan sistem yang handal dan efisien.
"Kita akan kembangkan open banking untuk inklusivitas perbankan, sistem retail payment yang lebih maju dari sekarang, pengembangan data, dan infrastruktur," katanya.
