Sabtu 11 Jul 2020 06:45 WIB

Trump Mau Larang Pembelian Produk Pakai Teknologi China

Donald Trump Mau Larang Pembelian Produk Pakai Teknologi China

Rep: wartaekonomi.co.id/ Red: wartaekonomi.co.id
Duh, Trump Mau Larang Pembelian Produk yang Pakai Teknologi China. (FOTO: Foto/Reuters)
Duh, Trump Mau Larang Pembelian Produk yang Pakai Teknologi China. (FOTO: Foto/Reuters)

Warta Ekonomi.co.id, Bogor

Pemerintahan Donald Trump berniat menghalangi pemerintah AS berbisnis dengan perusahaan pengguna teknologi lima perusahaan China, melalui kebijakan resmi.

Menurut salah satu pejabat AS kepada Reuters, seperti dikutip Jumat (10/7/2020), aturan itu bakal selesai pada pekan ini, berlandaskan UU Tahun 2019 dan memiliki implikasi luas bagi perusahaan yang menjual barang dan jasa kepada pemerintah AS.

"Mereka sekarang perlu memastikan untuk tak menggunakan produk dari Dahua, Hikvision, Hytera, Huawei, dan ZTE," tulis laporan itu.

Baca Juga: Italia Niat Blokir Teknologinya, Huawei: Mesti Berlandas Fakta

Baca Juga: Patuhi Amerika, Italia Bakal Boikot Teknologi 5G Huawei Juga?

Nantinya, perusahaan yang menggunakan peralatan atau layanan milik 5 perusahaan itu tak lagi bisa berbisnis dengan pemerintah AS tanpa memperoleh lisensi. Tindakan AS itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS-China akibat penanganan virus corona baru.

Pejabat Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought menyebut, "bahaya yang dihadapi oleh bangsa kita dari musuh asing seperti China, yang ingin menyusup ke sistem jaringan kami, begitu besar."

Menurutnya, jajaran pemerintahan Trump bermaksud menjaga jaringan telekomunikasinya dari bahaya. Huawei tak berkomentar, sedangkan Dahua, ZTE, Hikvision, dan Hytera tak langsung menjawab permintaan menanggapi kabar itu.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement