EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian membidik 723 balai penyuluh pertanian di 19 provinsi untuk di rancang ulang (redesign) BPP model Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani). Langkah redesign KostraTani didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pasca pemotongan anggaran APBN 2020 untuk refocusing penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi pada video conference Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) di Jakarta, Jumat (24/7).
"Pembentukan BPP model KostraTani berbasis teknologi informasi 4.0, dekat kantor wilayah seluruh unit kerja Kementan di seluruh Indonesia," katanya pada MSPP Vol. 16 yang diikuti live oleh 450 partisipan dan 7.784 partisipan melalui livestreaming media sosial BPPSDMP.
Menurutnya, refocusing anggaran APBN Kementan untuk penanganan pandemi Covid-19, diantisipasi BPPSDMP dengan PHLN. Pertama, Proyek Integrated Participatory Development and Managemen of Irigation Project (IPDMIP) untuk 480 BPP bertahap, 106 BPP pada 2020 dan 374 BPP pada 2021.
Kedua, Youth Entrepreneuship and Employment Support Services Programme (YESS) ke 84 BPP. Ketiga, Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling - Up Innitiative (READSI) untuk 103 BPP. Keempat, Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) untuk 56 BPP.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP) I Wayan Ediana menguraikan persyaratan BPP model KostraTani. "Lokasi BPP dekat kantor UPT Kementan, karena wajib intensif komunikasi dan intensif pelatihan. Harus ada listrik, jaringan internet dan komputer."
"Dana PHLN untuk Aceh, 29 BPP seluruhnya oleh IPDIMP; 21 BPP di Sumut, 17 didanai IPDMIP, empat oleh SIMURP, 35 BPP di Sumbar, seluruhnya didukung IPDMIP, 26 BPP di Sumsel, 25 oleh IPDMIP dan satu didanai SIMURP 34 BPP di Lampung seluruhnya didukung IPDMIP," kata I Wayan Ediana.
Untuk Jawa, 22 BPP di Banten didanai IPDMIP. Sementara 116 BPP di Jabar, 62 oleh IPDMIP, 26 didanai YESS dan SIMURP dukung 28 BPP. Selain itu di Jawa Timur 109 BPP, 80 dibiayai oleh IPDMIP, 27 didanai YESS dan dua BPP oleh SIMURP.
Sedangkan Alokasi 74 BPP di Jateng, 66 didanai IPDMIP dan delapan oleh SIMURP."Di Kalimantan, alokasi ke Kalbar 24 BPP, 18 didanai IPDMIP dan enam oleh READSI. Kalsel 29 BPP, IPDMIP danai 15 BPP dan 14 oleh YESS; Kalteng hanya kebagian satu BPP didanai SIMURP," kata I Wayan Ediana.
Sementara itu di Sulawesi, 62 BPP di Sulsel, 19 diantaranya didanai IPDMIP, 17 oleh YESS, READSI 20 BPP dan enam BPP oleh SIMURP; Sulteng 33 BPP, lima BPP oleh IPDMIP dan 28 oleh READSI; READSI danai 18 BPP di Sultra; begitu pula 17 BPP di Gorontalo oleh READSI; 13 BPP di Sulut didukung IPDMIP.
"NTB alokasinya 35 BPP, 29 didanai IPDMIP dan enam BPP didukung SIMURP; sedangkan 25 BPP di NTT, 11 oleh IPDMIP dan 14 didanai READSI," katanya.
