EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa daya saing digital Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurut daftar peringkat daya saing digital yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara pada 2019.
"Ini memang kita di bawah sekali. Lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN. Misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia 26, Singapura nomor 2," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (3/8).
Mengacu pada data ini, Jokowi menilai bahwa Indonesia perlu memacu diri untuk membangun ekosistem digital yang lebih maju. Ia memberi contoh, dalam masa pandemi ini saja, banyak hal yang beralih ke skema digital atau online, seperti aktivitas kerja, belanja, hingga belajar.
"Cara transaksi, yang sebelumnya offline dengan kontak fisik, menjadi lebih banyak ke online dan digital," kata presiden.
Presiden lantas menyusun lima langkah untuk mendukung transformasi digital di Tanah Air ini. Pertama, melakukan percepatan akses digital dan peningkatan infrastrukturnya. Infrastruktur digital ini mencakup layanan internet untuk 12.500 desa dan keluraha di seluruh Indonesia.
Kedua, pematangan peta jalan transformasi digital yang mencakup seluruh sektor strategis, seperti pemerintahan, sosial, layanan publik, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan sektor penyiaran atau media.
"Dan jangan sampai infras digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah," katanya.
Langkah ketiga, ujar Jokowi, adalah percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan SDM atau talenta digital. Presiden memprediksi, Indonesia butuh 9 juta orang SDM bidang digital selama 15 tahun ke depan, untuk bisa melakukan transformasi digital secara optimal.
"Kurang lebih 600 ribu orang per tahun. Sehingga kita bisa membangun eksosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta digital kita," kata presiden.
Langkah terakhir, adalah penyederhanaan regulasi dan skema pendanaan bagi industri digital dan seluruh sektor yang menjalankan transformasi digital.
