EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap produk ubin keramik impor dari India dan Vietnam dalam rangka mendukung industri dalam negeri melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2020. PMK Nomor 111/PMK.010/2020 merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Ubin Keramik.
“Dalam PMK 111/2020 mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan BMTP ubin keramik sesuai PMK 119/PMK.010/2018,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Jumat (28/8).
Di sisi lain, besaran dan jangka waktu pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik tidak mengalami perubahan dari PMK sebelumnya. Febrio merinci untuk tahun pertama dikenakan sebesar 23 persen, tahun kedua 21 persen, dan tahun ketiga 19 persen dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021.
Pengenaan BMTP ubin keramik dari India dan Vietnam didasarkan pada data melonjaknya impor ubin keramik dari kedua negara tersebut setelah dikecualikan dari pengenaan BMTP sesuai PMK 119/PMK.010/2018. Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan pada Desember 2019, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018 sampai 2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72 persen dan 6,58 persen.
Kemudian berdasarkan data importasi tersebut serta merujuk pada Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, India dan Vietnam dapat dikeluarkan dari daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP karena pangsa impornya telah melebihi 3 persen.
Pada PMK 119/PMK.010/2018, pemerintah telah mengenakan BMTP terhadap produk ubin keramik yang cukup efektif dalam menekan produk impor seperti produk ubin keramik dari China yang menurun cukup signifikan. Di sisi lain, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap importasi dari India dan Vietnam sehingga kembali menekan industri dalam negeri.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk mengefektifkan dukungan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan mengenakan safeguards terhadap ubin keramik dari India dan Vietnam. “Pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri,” tegasnya.
