EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengatakan melalui Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi UMKM khususnya usaha mikro diharapkan mendorong mereka terkoneksi dengan lembaga pembiayaan. Koneksi tersebut diharapkan bisa membantu peningkatan kinerja usahanya.
“Kami ingin ke depan semua UMKM terhubung ke lembaga pembiayaan, terintegrasi dengan sistem keuangan inklusif,” kata Teten Masduki dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2020 di Jakarta, Jumat (28/8).
Menurut dia, dengan bantuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pelaku usaha mikro tersebut membantu kelangsungan mereka yang selama pandemi Covid-19 modalnya banyak tergerus untuk konsumsi.
Sedangkan akibat pembatasan untuk menekan penyebaran Virus Corona menyebabkan permintaan produk dari pelaku UMKM termasuk usaha mikro ini juga mengalami penurunan.
Pemerintah, lanjut dia, akan membantu pemasaran produk UMKM terutama dengan pangsa pasar paling besar yakni dari belanja pemerintah dan lembaga termasuk BUMN karena tahun ini ada sekitar Rp321 triliun belanja kementerian/lembaga.
“Presiden sudah perintahkan agar kementerian dan lembaga untuk belanja produk UMKM,” katanya.
Untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa di pemerintah agar bisa menyerap produk UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam laman khusus berbentuk katalog elektronik.
Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan dana hibah sebesar Rp2,4 juta yang mulai dicairkan sejak 17 Agustus 2020 untuk tahap awal penerima sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro.
Bantuan itu diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki kredit namun memiliki usaha. Pada tahap awal BPUM telah disalurkan kepada sebanyak satu juta penerima manfaat, melalui BRI dan BNI.
Rinciannya BRI telah menyalurkan BPUM kepada 683.528 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp1,64 triliun dan BNI telah menyalurkan kepada 316.472 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp760 miliar.
Hingga 19 Agustus 2020, BPUM telah disalurkan di 34 provinsi untuk satu juta penerima manfaat pada tahap awal dengan total yang telah tersalurkan mencapai Rp2,4 triliun.
