EKBIS.CO, JAKARTA – Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencatat, masih ada tiga persen dari total anggaran PEN atau sekitar Rp 16 triliun yang belum memiliki program atau belum masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Komite menargetkan, ‘nasib’ anggaran tersebut harus sudah jelas pada pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite PC-PEN Airlangga Hartarto mengatakan, dari total Rp 695 triliun, sebanyak Rp 679 triliun di antaranya sudah terpakai atau masuk DIPA. “Masih ada satu minggu mendetailkan yang perlu tambahan,” tuturnya dalam Konferensi Pers Komite PC-PEN secara virtual, Jumat (4/9).

Airlangga meminta kepada seluruh kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah untuk segera menentukan DIPA pada sisa anggaran yang sebesar Rp 16 triliun. Ia menargetkan, pekan depan, seluruh anggaran program PEN sudah memiliki program.

Meski anggaran yang masuk dalam DIPA sudah tinggi, baru 30,4 persen total anggaran PEN yang sudah dicairkan sampai dengan akhir Agustus atau sekitar Rp 211,6 triliun. Data tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam webinar, Jumat,

Kunta menjelaskan, tren realisasi anggaran PEN sudah membaik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada semester pertama, baru Rp 124,62 triliun telah dicairkan yang terus naik menjadi Rp 147,67 triliun pada Juli. Terakhir, terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 211,6 triliun hingga akhir Agustus. “Ada percepatan di sini,” ujarnya.

Kunta memastikan, percepatan akan terus dilakukan pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Termasuk mengatasi bottleneck yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perbaikan juga terlihat dari realisasi di tingkat daerah. Berdasarkan data pada Kamis (3/9), realisasi anggaran PEN di tingkat provinsi sudah naik menjadi 44 persen dari 37 persen pada dua pekan sebelumnya. Di tingkat kabupaten, perbaikan juga terjadi dengan pertumbuhan realisasi anggaran dari 37 persen menjadi 42 persen.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat akan terus mendorong percepatan realisasi belanja di daerah. Sebab, jika anggaran tidak terserap, peredaran uang di masyarakat akan berkurang.

“Dalam situasi saat ini, belanja pemerintah menjadi yang paling utama untuk mendorong ekonomi, baik di pusat dan daerah,” ucapnya.