EKBIS.CO, JAKARTA—Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menilai pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi persepsi atau sentimen negatif terhadap masyarakat, pasar, dan investor. Menurutnya, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pemberlakuan PSBB secara ketat pada Rabu (9/9) malam, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok.
Dito menuturkan, IHSG jatuh ke level 4.961. Selain itu, sentimen negatif juga ditunjukkan dari melemahnya kurs rupiah dari Rp 14.767 per dolar AS menjadi Rp 14.840 per dolar AS pada Kamis (10/9) ini. Politikus Partai Golkar ini berpendapat, diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan momentum stabilitas sektor keuangan.
“PSBB ini sejatinya harus menjaga momentum stabilitas sektor keuangan di tengah kebijakan pemerintah yang secara berkesinambungan dilakukan pada sisi kesehatan, sosial, dan perekonomian,” tuturnya kepada Republika.co.id, Kamis (10/9).
Ia menambahkan, pengumuman PSBB yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9) mendatang secara langsung direspons pasar. Sebab, masih ada ketidakpastian di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
Dito mengatakan, berkaca dari dicabutnya PSBB bulan Juni 2020 kemarin, persepsi masyarakat maupun pasar cukup baik. Saat itu, sektor keuangan menunjukkan arah perkembangan yang positif berdasarkan indikator sektor stabilitas keuangan. Ia menegaskan, kebijakan di sisi perekonomian yang dirumuskan Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.
“Dengan tetap fokus pada sisi kesehatan dari pandemi Covid-19 adalah untuk mengembalikan confident pasar terhadap stabilitas sistem keuangan ke depan,” tegasnya.
Ia menyarankan agar kebijakan yang dapat berimplikasi langsung terhadap sentimen pasar atau keseluruhan perekonomian tetap dijaga confident-nya. Tujuannya untuk meminimalisasi dampak dari sentimen negatif tersebut dengan menyelaraskan berbagai kebijakan antara pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
