EKBIS.CO, JAKARTA -- Bukalapak menyatakan, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi pelapak atau berjualan di platform-nya terus meningkat selama pandemi. Setiap minggu, bertambah ribuan pelapak.
"Jadi kalau kita lihat jumlah pelapak selama pandemi bertambah. Setiap minggu bisa tambah 20 ribu," ujar VP of Marketplace Bukalapak Kurnia Rosyada dalam gathering virtual pada Jumat (11/9).
Ia menuturkan, terjadi perubahan tren belanja online selama pandemi. Di antaranya terkait waktu belanja masyarakat.
"Tren belanja online selama pandemi, ada perubahan jam. Kalau biasanya lumayan tinggi saat prime time saat pulang kerja di atas jam 7 malam. Kalau sekarang lebih banyak, rata-rata jam belanjanya lebih merata," jelasnya.
Barang yang banyak dibeli pun mengalami perubahan. Sebab, selama pandemi masyarakat lebih banyak mengeksplorasi hobinya.
CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan, selama masa Covid-19, pertumbuhan rata-rata produk virtual di Bukalapak mencapai 60 persen lebih dibandingkan sebelum masa pandemi. Kenaikan ini didominasi produk seperti pulsa dan paket data, pembayaran tagihan, streaming voucher, voucher belajar untuk kursus online, dan pembelian gift card.
"Sedangkan dalam hal inovasi pembayaran, transaksi di warung Mitra Bukalapak yang menggunakan metode pembayaran QRIS naik lebih dari 50 persen," ujarnya pada kesempatan serupa. Dirinya menegaskan, Bukalapak terus mendukung UMKM.
Ia menjelaskan, bisnis Bukalapak lain yakni BukaPengadaan yang diluncurkan sejak 2017, merupakan salah satu core business Bukalapak guna mendukung UMKM. Saat ini BukaPengadaan berada di pasar permintaan lebih besar, mencatatkan jumlah buyer sebesar 48 persen lebih, dan lebih dari 32 persen seller sejak Januari hingga Agustus 2020.
"Selain alat-alat industrial maintenance, repair dan operation (MRO) dalam pola kenormalan baru seperti masker, desinfektan, APD & rapid test, kebutuhan voucher listrik, pulsa, dan voucher belanja, smartphone dan laptop. Pendukung gaya hidup seperti sepeda dan alat-alat kesehatan menjadi daftar kebutuhan teratas korporasi atau pemerintah yang dipenuhi oleh para pelaku UMKM," jelas Rachmat.
