EKBIS.CO, JAKARTA -- Komisi IV DPR RI mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian TA 2020 di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo khsususnya dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Sampai dengan 11 September 2020 realisasi mencapai Rp 8.496.252.929.535 atau 60,43 persen dari anggaran sebesar Rp 14.059.850.245.000. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja (Raker) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
”Kami mengapresiasi capaian tersebut, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi terutama dalam menyusun rencanan program dan kegiatan di tahun berikutnya,” ujar Sudin, Ketua Komisi IV DPR RI .
Selanjutnya Sudin menyebutkan Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp 21 triliun sesuai dengan komposisi per Eselon I yang telah disepakati bersama.
”Untuk itu kami meminta Kementan dalam menyusun program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan petani, dengan cakupan luas dan berdampak besar terhadap produksi pangan nasional,” ungkap Sudin dikutp dari siaran pers Kementan.
Sementara itu menanggapi permasalahan kelangkaan pupuk yang sedang terjadi saat ini, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk menjamin tambahan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2020 senilai Rp 3,1 triliun untuk segera disalurkan dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang mengalami defisit/kelangkaan pupuk bersubsisidi.
Dalam akhir rapat kerja Mentan SYL mengungkapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi IV DPR RI atas evaluasi dan masukan yang diberikan kepada Kementan. ”Banyak masukan yang diberikan kepada kami merupakan bentuk kepedulian agar tidak salah mengambil tindakan, dan kami berjanji akan bekerja lebih baik lagi, kami juga berharap Kementan dan Komisi IV DPR RI dapat terus bersinergi dengan baik khsusnya dapat mendampingi kami di lapangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani," ungkap Mentan SYL.
