Jumat 02 Oct 2020 22:39 WIB

Pertamina Gandeng KPK Cegah Korupsi Pemberian Subsidi

KPK dan Pertamina telah bekerja sama di Sumsel dan Kalbar

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Sinergi pendayagunaan aset tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Seremoni sinergi dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati,  Komisaris Pertamina Condro Kirono, Direktur Penunjang Bisnis, M. Haryo Yunianto, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Mukri pada Kamis, (27/8) di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Foto: Pertamina
Sinergi pendayagunaan aset tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Seremoni sinergi dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Komisaris Pertamina Condro Kirono, Direktur Penunjang Bisnis, M. Haryo Yunianto, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Mukri pada Kamis, (27/8) di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- PT Pertamina Persero menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawalan pencegahan korupsi mulai dari pemberian subsidi hingga lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar pemberian subsidi tersebut bisa tepat sasaran.

"Karena tingginya subsidi ini perlu dibuat mekanisme yang tepat sasaran, barangkali dari KPK akan sampaikan bagaimana rekomendasinya," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai menemui KPK, Jumat (2/10).

Dia mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi yang harus terus ditingkatkan. Dia melanjutkan, Indonesia memiliki beribu-ribu desa dan Pertamina memiliki sekitar 7000 lebih SPBU.

"Kita harus bangun SPBU di seluruh desa di indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi ini secara sama," katanya.

Dia mengatakan, Pertamina juga telah melakukan penyelamatan aset di seluruh daerah untuk kemudian dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua kerjasama yaitu di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat.

Dia menuturkan, KPK turut membantu menyelamatkan aset senilai Rp 98,5 triliun di daerah tersebut. Dia mengatakan, aset ini akan dioptimalkan dan berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.

"Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian kerja bersama, sehingga apa yang bisa kita dikerjasamakan antara KPK dengan Pertamina," katanya.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, pertemuan dengan Pertamina guna membahas kerjasama kedua lembaga terkait pencegahan korupsi. Dia mengatakan, KPK dan pertamina berencana akan menuangkan beberapa poin dan pasal yang berhubungan dengan bagaimana bentuk program program pencegahan tersebut.

"Kemudian apakah di dalamnya juga mengaitkan tentang program pertukaran data, kemudian bagaimana mekanisme pendanaan, mekanisme penggajian, penelitian seperti apa, dan bagaimana tentang kewajiban para pihak, antara Pertamina dan KPK," katanya.

Dia mengatakan, target KPK dan pertamina adalah bagaimana menyelamatkan dan memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik. Disaat yang bersamaan, tugas KPK juga bisa terus berjalan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement