Jumat 09 Oct 2020 15:10 WIB

Food Estate Kalteng Usung Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah targetkan tahun ini pengembangan Food Estate Kalteng capai 30 ribu hektar

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), yang menerapkan konsep Pertanian Berkelanjutan dengan basis ekonomi Korporasi Petani.
Foto: Kementan
Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), yang menerapkan konsep Pertanian Berkelanjutan dengan basis ekonomi Korporasi Petani.

EKBIS.CO,  PULANG PISAU -- Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), yang menerapkan konsep Pertanian Berkelanjutan dengan basis ekonomi Korporasi Petani.

Kunjungan ke Food Estate Kalteng di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau adalah kali kedua. Awal Juli lalu, Presiden Jokowi meninjau pengembangan food estate Kalteng di Kabupaten Kapuas.

“Hari ini saya kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya sekarang di Kabupaten Pulang Pisau. Kita ingin memastikan dimulainya pengembangan food estate,” kata Presiden Jokowi setelah peninjauan.

Kunjungi Pulang Pisau, Jokowi tampak didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

Program Food Estate Kalteng di Pulang Pisau pada 2020 menargetkan pengembangan 10.000 hektar lahan, dan Kapuas sekitar 20.000 hektar hingga akhir 2020.“Misalnya pemupukan, kita memakai drone. Kemudian membajak sawah memakai traktor apung. Ini kecepatan (yang diperlukan) karena yang akan dikerjakan adalah hamparan sangat luas sehingga dibutuhkan mekanisasi dan alat-alat modern,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan, lahan persawahan di Desa Belanti Siam dikombinasikan jeruk, bawang merah, dan kelapa di sisi areal sawah, didukung budidaya ikan pada tiap titik irigasi. “Dengan cara-cara ini kita harapkan pendapatan petani akan naik."

Kepala Negara menegaskan Korporasi Petani menjadi basis pengembangan Food Estate Kalteng yang secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan."Para petani selanjutnya terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani, terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana dan pendukung lainnya," kata Jokowi.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo memastikan  pengembangan food estate mengusung konsep klaster berbasis Korporasi Petani, mewujudkan kelembagaan ekonomi petani (KEP) di kawasan pertanian. Tujuannya, mendorong petani mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, dari pengolahan hingga pemasaran.

"Korporasi petani mengutamakan daya saing, inovasi dan kreativitas menghadapi lingkungan bisnis pertanian yang dinamis dan penuh tantangan," kata Syahrul saat meninjau food estate Pulang Pisau, 12 September lalu.

Kementerian Pertanian khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mendukung penguatan pertanian dari hulu ke hilir, meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM pertanian. 

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menegaskan Food Estate Kalteng di Pulang Pisau dan Kapuas didukung formulasi Komando Strategi Pembangunan Pertanian (KostraTani) pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

"KostraTani menjadi simbol kedaulatan pangan, untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dan seluruh elemen petani," kata Dedi kepada Wakil Bupati Pulang Pisau, Pudjirustati Narang, Kamis pekan lalu (1/10).

Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi pada Mentan Syahrul, maka Dedi Nursyamsi mengerahkan sejumlah penyuluh pertanian pusat di bawah koordinasi Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP) untuk koordinasi dengan BPP di Kalteng seperti BPP Dadahup. 

Tujuannya, identifikasi pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan ekonomi seperti BumDes, bank perkreditan rakyat (BPR), bank dan kios sarana produksi (Saprodi).

Dalam proses bisnis bagi BPP Dadahup, penyuluh pusat  Yulia TS mengakui telah memasuki tahapan persiapan. Hasil identifikasinya bersama Susilo Astuti, Sri Mulyani dan Ismane diketahui BPP Dadahup mewadahi 15 desa di satu kecamatan. Ada 107 unit kelompok tani (Poktan) terdiri atas 80 kelas pemula, 22 kelas lanjut dan lima kelompok wanita tani (KWT).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement