EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi (Monev) data laporan utama dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani). Hal ini dilakukan setelah 99 persen dari 5.670 BPP terhubung online ke Agriculture War Room (AWR) di Jakarta.
Kementerian Pertanian RI khususnya Inspektorat Jenderal (Itjentan) mendorong BPP KostraTani berperan maksimal sebagai pusat data dan informasi, didukung komitmen pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selaku Kostrawil dan Kostrada, mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 49/2019.
"Ada tiga poin penting dari Mentan Syahrul Yasin Limpo terhadap KostraTani yang diatur melalui Permentan yaitu menetapkan target, mengacu SOP (standar operasional prosedur) dan berlangsung tertib tidak melanggar aturan," kata Inspektur I Itjentan, Susanto secara virtual dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (13/11).
Inspektur I Susanto mengingatkan Itjentan melaksanakan fungsi early warning system untuk mencapai target input data Laporan Utama Kementan terutama mitigasi risiko, tata kelola governance dan pengendalian.
Menurutnya, Itjentan telah melakukan pengawalan fungsi KostraTani terhadap 12 BPP pada enam kabupaten di enam provinsi untuk Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi Risiko Pelaporan Utama Kementan dari KostraTani ke AWR (Monev) pada Juni dan September 2020.
Ke-12 BPP berada di Bandung Barat (Jabar), Banyuwangi (Jatim), Lampung Selatan (Lampung), Humbang Hasundutan (Sumut), Kubu Raya (Kalbar) dan Pulang Pisau (Kalteng).
"Kami ingatkan para penyuluh dari hasil pengawalan sebagai early warning system di 12 kabupaten tersebut. Fungsi BPP sebagai pusat pembelajaran, data dan informasi, konsultasi agribisnis dan jejaring kemitraan ternyata dari mitigasi risiko ada beberapa risiko yang belum berjalan dengan baik," kata Susanto di program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Vol. 25 yang dibuka oleh Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi.
Susanto juga mengapresiasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) di bawah koordinasi Dedi Nursyamsi telah memfasilitasi sarana dan prasarana BPP selaku KostraTani, sehingga 99 persen dari sekitar 5.670 BPP di seluruh Indonesia koneksi ke AWR.
Kepada 300 penyuluh selaku partisipan virtual meeting dan 5.000 pemirsa live streaming MSPP Vol. 25, Susanto mengingatkan agar mengajak rekan-rekan penyuluh di seluruh Indonesia meningkatkan kinerja BPP KostraTani.
"Sudah 99 persen BPP terkoneksi, namun kita perlu mitigasi risiko, yang menghambat pencapaian target KostraTani sesuai instruksi Mentan," kata Susanto.
Sementara Dedi Nursyamsi mengingatkan pentingnya para petani dan penyuluh menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi Covid-19 mengingat peran petani dan penyuluh, garda terdepan pembangunan pertanian.
"Temuan Itjentan, BPP sebagai pusat data dan informasi, masih ada BPP yang belum ditetapkan SK kepala dinas terkait terhadap petugas IT (teknologi informasi) maka perlu verifikasi lagi, karena Monev dilakukan Juni dan September," kata Susanto.
Ada tiga pengendalian terkait Laporan Utama Kementan lantaran input data belum kontinyu dan tertib. Pertama, perlu mitigasi risiko terhadap BPP yang belum koneksi internet. Kedua, BPP yang belum terhubung ke AWR ada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan komputer dan input data.
"Ketiga, tiap Kostrada atau BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) agar review apakah BPP sudah input data dengan baik, karena fasilitas sudah disiapkan," kata Susanto pada MSPP yang dihadiri Kabid Program dan Evaluasi Penyuluhan, Riza Fachrizal dan Kasubbid IM Penyuluhan, Septalina Pradini selaku anchor MSPP.
