EKBIS.CO, JAKARTA--Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong tumbuhnya industri sagu di kawasan Indonesia Timur demi membantu penambahan lapangan kerja. Pemerintah meyakini sagu dapat menjadi alternatif bahan pangan substitusi impor sekaligus untuk kebutuhan bahan bakar.
"Indonesia timur merupakan pusat komoditas unggulan sagu, kita harapan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan menyejahterakan masyarakat kita," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah dalam webinar Pekan Sagu Nusantara, Kamis (10/12).
Ia mengatakan, saat ini sagu mulai dimanfaatkan menjadi salah satu bahan baku produk makanan dan minuman. Selain itu, sagu juga diakui bisa menjadi bahan kosmetik dan farmasi.
Musdalifah menuturkan, melihat peran besar yang bisa dikontribusikan oleh komoditas sagu, pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan teknologi pengolahan sagu. Namun menurutnya, sejauh ini baru beberapa perusahaan yang sudah berinvestasi untuk teknologi pengolahan sagu lantaran besarnya tantangan yang dihadapi.
"Sebagian besar pelaku usaha masih berjuang menghadapi tantangan agar imbal hasilnya (penjualan produk sagu) memadai," kata dia.
Menurutnya, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah ketersediaan akses jalan. Sebab, sebagian besar pohon-pohon sagu terdapat di kawasan hutan yang sulit diakses. Hal itu menyebabkan biaya logistik menyumbang 30 persen terhadap total biaya produksi."Besarnya potensi masih perlu didukung dengan fasilitas yang memadai agar sagu kita andal di pasar domestik maupun global. Ini perlu keberpihakan," katanya.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR, Hasi Sucahyono mengatakan, sejak tahun 2015 pihaknya telah mendukung sejumlah proyek infrastruktur sektoral, baik yang berkaitan dengan pariwisata, kawasan ekonomi, maupun industri pangan.
Adapun untuk mendukung pertumbuhan industri Sagu, Kementerian PUPR secara bertahap membangun sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan remote yang menyimpan potensi komoditas sagu. "Lalu, untuk beberapa tahun ke depan, kita sudah identifikasi awal kebutuhan khusus di Papua Barat," kata dia.
