EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan penjaminan pemerintah dalam rangka pengembangan infrastruktur di berbagai sektor termasuk sektor ketenagalistrikan nasional untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
"Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia timur memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, di sektor-sektor seperti perikanan, agroindustri, dan pariwisata. Peran PII dalam skema penjaminan pemerintah diharapkan dapat mendukung perluasan akses pada jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut," kata Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo dalam keterangan di Jakarta, Kamis (17/12).
Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT PII atas pinjaman langsung (direct lending) dari Asian Development Bank (ADB) kepada PT PLN (Persero) baru saja ditandatangani untuk pembiayaan proyek pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku – Papua.
Keberadaan proyek tersebut menambah jangkauan layanan listrik hingga 6,7 juta pelanggan di wilayah Kalimantan dan Maluku-Papua. Pembiayaan dari ADB kepada PT PLN itu menerapkan skema Result Based Lending (RBL), salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif dan relatif baru yang fokus pada hasil yang spesifik dan terukur.
Melalui skema tersebut, dimungkinkan adanya percepatan alih teknologi, penggunaan energi bersih, penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja PT PLN, baik dari sisi teknis maupun administratif, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat di bidang ketenagalistrikan.
Selain itu, perjanjian penjaminan dengan KfW, sebuah lembaga pembiayaan pembangunan milik Pemerintah Jerman, atas pembiayaan melalui pinjaman langsung (direct lending) dari KfW kepada PT PLN juga ditandatangani untuk proyek pembangunan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Proyek tersebut diharapkan akan meningkatkan jangkauan listrik kepada kurang lebih 7,7 juta pelanggan di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.
"Kerja keras yang dihasilkan dari awal hingga ditandatanganinya proyek ini bukan hanya kerja keras PT PLN, namun juga dari instansi yang terlibat yaitu Kementerian Keuangan, PT PII, ADB dan KfW Bank. Kami berharap proyek ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat berkontribusi meningkatkan kebutuhan rasio elektrifikasi nasonal untuk masyarakat di wilayah timur," kata Direktur Keuangan PT PLN Sinthya Roesly.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan berupa penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT PII, yang memungkinkan ADB dan KfW sebagai lembaga multilateral atau pembiayaan pembangungan, memberikan pembiayaan pinjaman langsung kepada PT PLN.
Pembiayaan itu dengan syarat dan ketentuan yang sangat menguntungkan PT PLN karena setara dengan pembiayaan untuk pemerintah (sovereign loan) sehingga PT PLN dapat mengembangkan proyek-proyek dimaksud dengan biaya pembiayaan yang lebih terjangkau dan nilai investasi yang lebih efisien dan dapat lebih banyak menjangkau masyarakat di wilayah Kalimantan, Maluku-Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara.
Hal itu mempercepat upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dengan menjalankan program melistriki 433 desa di wilayah timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik dan berperan mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi sektor swasta pada sektor ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan PT PII tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pada proyek jaringan distribusi PT PLN tersebut.
"Dengan memberikan dukungan melalui penjaminan pemerintah pada proyek ini, Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII mendukung PT PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat di Kawasan timur ini. Dukungan dari lembaga pembiayaan multilateral seperti ADB dan KfW menunjukkan kepercayaan dan dukungan stakeholder internasional kepada Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur yang berdampak luas pada ekonomi dan masyarakat utamanya di kawasan Indonesia timur," ujar Luky.
