EKBIS.CO, JAKARTA — Penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18—25 Mei 2024 di Bali diharapkan dapat menciptakan peluang investasi untuk pembangunan infrastruktur air. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti menuturkan, untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada 2030 dibutuhkan investasi pada pipa air minum.
“Perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6 persen. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30 persen, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp 123 triliun,” kata Nani dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (5/5/2024).
Dia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa mengakomodir 37 persen dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Untuk itu, investasi harus didorong sebagai sumber modal.
“World Water Forum ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisa menarik investasi baru pada infrastruktur air,” ujar Nani.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air senilai 9,6 miliar dolar AS atau Rp 154 triliun pada gelaran World Water Forum ke-10. Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Ini sudah menggabungkan banyak usulan, angka nilainya 9,6 miliar dolar AS berupa proyek, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” kata Zainal.
Tema besar yang diangkat World Water Forum ke-10 adalah "Water for Shared Prosperity". Tema tersebut sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.
Selain itu terdapat subtema "Sustainable Water Financing". Forum tersebut akan membahas lebih lanjut soal mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.
