EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian ESDM akan terus meningkatkan pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) agar ke depannya bisa menekan angka impor LPG (elpiji). Pembangunan jargas ini juga dilakukan demi memaksimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menjelaskan, selama ini angka impor elpiji terus naik dari tahun ke tahun. Menurut dia, semakin pembangunan jargas dikerjakan secara masif, maka hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor elpiji.

"Jargas kota sampai tahun ini sudah 500 ribu lebih sambungan rumah dan akan ditingkatkan dua kalinya lagi. Diharapkan beberapa tahun ke depan dapat signifikan," kata Tutuka, Senin (21/12).

Tak hanya itu, gas bumi juga mempunyai peran penting guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Hal ini seiring dengan implementasi dari penurunan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

"Itu dari informasi yang kita peroleh membantu industri, menumbuhkan industri itu sangat signifikan. Itu secara garis besar untuk mengurangi impor LPG," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas pada tahun depan akan mencapai 120.776 sambungan rumah atau SR. Jaringan ini targetnya akan tersebar di 21 kabupaten atau kota. Sebagian besar jargas tersebut berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wahyudi Akbari sebelumnya mengatakan supaya pembangunan jargas berjalan lancar, pemerintah mendorong kontraktor pemenang lelang langsung mengurus perizinan. “Kami juga meminta dukungan daerah soal ini,” kata dia.

Harapannya, pada April atau Mei 2021 semua perizinan telah rampung. Proses pembangunan pun dapat segera berjalan.

Pembangunan jargas pada 2021 merupakan akumulasi jaringan yang tidak terbangun pada tahun ini. Pandemi Covid-19 membuat jumlah jaringannya terpangkas separuh menjadi 127.864 sambungan rumah dengan alokasi anggaran Rp 1,4 triliun.

Realisasinya saat ini telah melampaui target. Angkanya di 135.286 sambungan di 23 kabupaten atau kota. Penambahan sebanyak hampir 6 persen tersebut dipicu permintaan dari pemerintah daerah.