Selasa 22 Dec 2020 19:37 WIB

Parlemen AS akan Reformasi Regulasi Pengawasan FAA

Reformasi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan akibat dua kecelakaan 737 Max

Rep: idealisa masyrafina/ Red: Hiru Muhammad
 Pemandangan udara dari pesawat Boeing 737 Max 8 milik American Airlines dan United Airlines yang diparkir di Boeing Field di Seattle, Washington, AS, 21 Juli 2019 (diterbitkan ulang 18 November 2020). Federal Aviation Administration (FAA) AS pada 18 November 2020 membatalkan pesanan yang menghentikan operasi komersial pesawat penumpang Boeing 737-8 dan 737-9. FAA mengatakan perubahan desain itu menuntut
Foto: EPA-EFE/GARY HE EDITORIAL USE ONLY
Pemandangan udara dari pesawat Boeing 737 Max 8 milik American Airlines dan United Airlines yang diparkir di Boeing Field di Seattle, Washington, AS, 21 Juli 2019 (diterbitkan ulang 18 November 2020). Federal Aviation Administration (FAA) AS pada 18 November 2020 membatalkan pesanan yang menghentikan operasi komersial pesawat penumpang Boeing 737-8 dan 737-9. FAA mengatakan perubahan desain itu menuntut

EKBIS.CO, WASHINGTON--Anggota parlemen AS diperkirakan akan memberikan suaranya untuk menyetujui reformasi penting tentang bagaimana pemerintah mengesahkan pesawat baru yang aman setelah dua kecelakaan Boeing 737 MAX yang fatal.

Menurut ringkasan yang dipublikasikan pada hari Senin (21/12), langkah tersebut, yang dimasukkan dalam paket legislatif akhir tahun, akan meningkatkan pengawasan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) terhadap produsen pesawat. Ini memerlukan pengungkapan informasi keselamatan kritis dan memberikan perlindungan pelapor baru.

Tindakan tersebut mencabut otoritas industri untuk mensertifikasi sendiri pesawat baru dan membuat saluran pelaporan keselamatan baru untuk karyawan FAA.

Reformasi tersebut bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang terpapar oleh dua kecelakaan 737 MAX dalam lima bulan yang menewaskan 346 orang dan menyebabkan pesawat di seluruh dunia dilarang terbang selama 20 bulan yang baru dicabut oleh FAA bulan lalu.

Undang-undang, yang dimaksudkan untuk disertakan dalam paket bantuan COVID-19, membutuhkan panel peninjau ahli yang mengevaluasi budaya keselamatan Boeing.

Boeing awalnya tidak mengungkapkan keberadaan sistem keamanan utama yang terkait dengan kedua kecelakaan fatal yang dikenal sebagai MCAS kepada pilot. Undang-undang tersebut mewajibkan produsen untuk mengungkapkan kepada FAA, maskapai penerbangan, dan pilot semua informasi penting tentang keselamatan yang terkait dengan pesawat terbang.

FAA harus meninjau karyawan Boeing yang melakukan tugas atas nama FAA untuk memastikan mereka memenuhi kualifikasi minimum. FAA juga harus melaporkan kepada Kongres tentang status penerapan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan setelah 737 MAX jatuh.

Langkah tersebut termasuk meningkatkan hukuman perdata, menyediakan sumber daya bagi FAA untuk membangun staf yang berkualifikasi tinggi dan membutuhkan tinjauan standar pelatihan pilot.

Ini juga memerlukan penilaian keamanan sistem untuk semua perubahan desain yang diusulkan secara signifikan dan memerlukan persetujuan FAA dari semua karyawan Boeing yang melakukan tugas sertifikasi untuk FAA.

Bulan lalu, Komite Perdagangan Senat dengan suara bulat mengesahkan RUU untuk mereformasi sertifikasi pesawat FAA dan DPR AS dengan suara bulat mengesahkan RUU serupa.

Pada hari Jumat, Senat Partai Republik merilis sebuah laporan 102 halaman yang menemukan para pejabat Boeing 'melatih secara tidak tepat' pilot uji selama upaya sertifikasi ulang untuk MAX. Komite mengatakan tampaknya pejabat FAA dan Boeing berusaha menutupi informasi penting yang mungkin berkontribusi pada tragedi 737 MAX. 

sumber : reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement