Ferry menegaskan setelah vaksin didistribusikan dan terbukti efektif, diperkirakan menjadi hal penting guna menggerakkan kembali sektor pariwisata di Bali. Faktor lainnya adalah implementasi regulasi pemerintah terhadap penerjemahan UU Cipta Kerja yang juga akan sangat berpengaruh kepada properti.

Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa sektor properti memiliki peran strategis untuk meningkatkan pertumbuhan 175 industri lainnya. "38 sektor terkait langsung dan 137 sektor tidak terkait langsung, dan secara nasional mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja," katanya di Jakarta, akhir Desember 2020.

Terdapat delapan hal penting untuk meningkatkan sektor properti nasional, pertama adalah relaksasi untuk rumah umum subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua, realisasi program-program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ketiga, program pembiayaan perumahan untuk ASN, TNI, dan Polri.

Keempat, alokasi anggaran untuk rumah umum subsidi bagi MBR. Kelima, relaksasi pajak di sektor properti. Keenam, penurunan bunga kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ketujuh, relaksasi pembayaran bunga dan angsuran pokok konsumen MBR, dan yang kedelapan adalah substansi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar benar-benar sesuai dengan visi memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," papar LaNyalla.

Ia menambahkan sektor perumahan perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi bidang properti menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19.