Tapi, jika dibandingkan postur APBN awal, besaran defisit naik signifikan dari semula 1,76 persen atau setara dengan Rp 307,2 triliun. Sri mengatakan, pelebaran ini menunjukkan perubahan yang luar biasa akibat pandemi.

Sementara pendapatan mengalami penyusutan, belanja negara mengalami kenaikan 12,2 persen menjadi Rp 2.589 triliun dari Rp 2.309 triliun pada 2019. Kenaikan terutama terjadi untuk belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.827 triliun atau tumbuh 22,1 persen dari 2019.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan 6,2 persen menjadi Rp 762,5 triliun dari Rp 813 triliun pada 2019. Realisasi TKDD hampir mencapai target dalam Perpres 72 Tahun 2020, yakni Rp 763,9 triliun.

Sri mengatakan, penurunan realisasi TKDD yang lebih kecil dibandingkan penurunan pendapatan negara menggambarkan dukungan pemerintah pusat secara signifikan ke daerah. "Harusnya, transfer ke daerah mengikuti pendapatan negara. Tapi, pemerintah berupaya menjaga agar daerah tidak shock, sehingga penurunannya tidak setajam dibandingkan pendapatan negara," tuturnya.

Secara keseluruhan, realisasi APBN 2020 meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 234,7 triliun. Di dalamnya termasuk Rp 66,75 triliun untuk dukungan dunia usaha melalui perbankan, serta Rp 50,9 triliun akan di-carry over untuk penanganan kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lainnya tahun ini.