EKBIS.CO, JAKARTA -- Kemiskinan menjadi permasalahan sosial. Pada masa pemerintahan Islam, persoalan kemiskinan juga mengemuka.
Tak hanya pemerintahan yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, melalui berbagai program maupun lembaga sosial, kaum cendekia juga meresponsnya dengan ide-ide pemecahan masalah kemiskinan.
Menurut pengurus DPP IAEI Irfan Syauqi Beik, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kedudukan lembaga sosial diperkuat. Alhasil, kemiskinan berhasil ditekan sekaligus menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Muslim.
"Saat pemerintah Umar bin Abdul Aziz, beliau memilih instrumen utama kebijakan yakni zakat. Bagaimana instrumen tersebut dapat mengentaskan kemiskinan, misalnya kebijakan setiap pegawai mengeluarkan zakat, setiap manusia yang menerima manfaat dari Baitul Maal mengeluarkan zakat," kata Irfan menjelaskan dalam acara 'Pengentasan Kemiskinan ala Umar bin Abdul Aziz' secara virtual, Selasa (12/1).
Irfan menyebut ada tiga hal utama yang bisa dijadikan contoh kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz bagi pemerintah pada masa depan. Pertama, keteladan. Strategi ini bisa dimulai dari diri sendiri, tidak ada pencitraan.
"Berangkat dari kesadaran, kalau ingin berhasil memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan pondasi yang sangat kokoh. Contohnya ketika Umar bin Abdul Aziz menghadapi krisis di Madinah berupa krisis pangan, diserang wabah, kemudian membuat tekanan ekonomi," ucapnya.
Kedua, kebijakan. Hal ini menjadi peranan penting yang berorientasi kelompok terlemah. Saat itu Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan fiskal yang difokuskan kelompok terlemah, sehingga mampu mereduksi kemiskinan.
"Kelompok terlemah harus dilayani. Konteks kebijakan fiskal bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi transformasi masyarakat. Yang dientaskan bukan hanya kemiskinan komersial tetapi spiritual, mentalitas miskin tidak ada," kata dia.
Ketiga kemampuan eksekusi. Bagaimana konteks eksekusi bisa meningkatkan efisiensi pemerintah. Saat pemerintah Umar bin Abdul Aziz ada upaya perampingan sistem pemerintah dan peningkatan efektivitas sehingga dapat memastikan program betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik.
