EKBIS.CO, JAKARTA -- Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) untuk UMKM, UNDP Indonesia melihat masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bansos tersebut.
UNDP Indonesia Country Economist, Rima Prama Artha, menjelaskan, berdasarkan survei, sebanyak 57 persen UMKM tidak mengetahui tentang bansos dan sekitar 17 persen yang mencari informasi tersebut lalu mendapatkan bantuan. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa mereka akan sulit mendapatkan dana bansos tersebut.
"Tantangannya adalah akses informasi. Artinya ketidaktahuan UMKM ini masih sangat tinggi, bukan bantuannya yang tidak ada," kata Rima dalam webinar Covid-19's Impact on Indonesian MSMEs, Kamis (21/1).
Ada beberapa rekomendasi dari UNDP Indonesia untuk pemerintah dalam membantu UMKM dalam hal permintaan. Antara lain dengan memberi bantuan dalam distribusi produk, memulai pasar online lokal untuk mensubsidi biaya pembelian antardaerah, mensubsidi biaya-biaya tetap seperti sewa toko dan listrik, serta memberikan berbagai pelatihan seperti pemasaran di marketplace, bisnis digital, dan keterampilan dalam pengembangan usaha.
Selain itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait harus lebih meningkatkan komunikasi dan publikasinya agar bansos lebih merata. "Sosialisasi bisa menggunakan saluran khusus untuk publikasi ke pelaku usaha yang ditargetkan," kata Rima.
Menanggapi hal ini, menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengungkapkan, permasalahan utama dalam penyaluran bansos UMKM adalah datanya yang masih belum lengkap.
Dari sebanyak 64 juta pelaku UMKM, pemerintah masih belum memiliki data spesifik, sehingga data yang digunakan untuk menyalurkan bansos yakni data para pelaku usaha yang sudah formal atau mendapatkan akses ke perbankan dan industri jasa keuangan
"Ini tantangan kita ke depannya data harus perbaiki. Fokus awal pemerintah untuk memperbarui data agar pembinaan dan penyalurannya lebih tepat," ujar Rudy.
