Oleh karena itu, Syahrul mengatakan akan segera berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk dapat membuat kebijakan harga acuan kedelai. Ia mengatakan, saat ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi tahu dan tempe yang dibuat dari kedelai bahkan menyebar hingga ke luar Jawa.
Itu sebabnya, pengembangan kedelai dalam negeri harus mulai ditingkatkan demi mengurangi ketergantungan impor. Di satu sisi, Syahrul menilai perlu ada kebijakan pengendalian impor kedelai. Diketahui komoditas itu saat ini masuk dalam kelompok non larangan terbatas (lartas) sehingga bebas untuk diimpor.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Sudin mengatakan, impor kedelai yang dilakukan selama ini merupakan kedelai produk rekayasa genetika atau Genetically Modified Organism (GMO). Sementara, petani tidak boleh memproduksi kedelai GMO.
Ia pun meminta ada ketegasan dari pemerintah mengenai hal itu. "Kita tidak boleh GMO, tapi yang diimpor GMO semua. Harus konsisten, tidak boleh GMO masuk atau ya kita sama-sama saja main GMO," katanya.
