EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejumlah nama menteri masuk dalam kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024. Ketua Umum MES, Erick Thohir telah memilih sejumlah nama untuk kepengurusahan yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penggerak, Dewan Penyantun, dan Badan Pengurus Harian.
Sejumlah menteri masuk di jajaran Dewan Penggerak seperti Menko Polhukam, Muhammad Mahfud MD sebagai Ketua. Wakil Ketua diisi oleh jajaran menteri seperti Menteri BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteria Pedesaan dan Daerah Tertinggal Abdul Halim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Agama Yaqut Cholil.
Di jajaran Badan Pengurus Harian, sejumlah menteri mengisi posisi Wakil Ketua. Seperti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Posisi Sekretaris Jenderal diisi oleh Tim Ahli Wakil Presiden Iggi H Achsien. Bendara Umumnya adalah Dirut Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi.
Rancangan Badan Pengurus Harian MES juga akan diisi oleh tujuh Ketua, tujuh sekretaris, tujuh bendahara, dan empat koordinator wilayah. Sedangkan dalam jajaran komite akan ada perampingan. Dari sebelumnya 25 komite hanya menjadi 20 komite.
Sementara itu, di jajaran dewan, Erick membuat struktur yang cukup berbeda. Dewan Pembina dan Dewan Pakar yang sudah ada dalam periode sebelumnya akan diperkuat dengan Dewan Penggerak dan Dewan Penyantun. Dewan Penyantun ini diisi para tokoh yang memiliki kepedulian, semangat juang dan komitmen di ekonomi Syariah.
"Di jajaran dewan, periode ini kami menambahkan dua dewan lagi yaitu Dewan Penggerak dan Dewan Penyantun," kata Erick.
Sekretaris Jenderal MES Iggi Achsien menjelaskan, tujuh ketua akan memiliki tugas masing-masing sesuai bidangnya. Di antaranya di sektor keuangan, pemberdayaan, keorganisasian, investasi dan kerja sama internasional. Ada juga Sektor Usaha 1 yang meliputi komite pariwisata dan ekonomi kreatif, komite arsitektur dan hunian Islami, komite kesehatan Islami.
Selain itu Sektor Usaha 2 yang meliputi komite industri manufaktur dan pengembangan produk halal, komite perdagangan dan logistik, dan komite pengembangan kawasan industri halal. Terakhir kelembagaan otonom seperti LSP Keuangan Syariah, MES Foundation, Badan Mediasi Ekonomi Syariah.
