Kemudian, untuk realisasi penyaluran dana yang dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) periode serupa sebesar Rp 295,89 miliar kepada 5.462 pelaku usaha kelautan dan perikanan, sedangkan sepanjang Januari ini sudah tersalurkan sebanyak Rp 28,49 miliar kepada 407 pelaku usaha.
"Ini merupakan kinerja yang baik," kata Trenggono.
Trenggono menambahkan, KKP juga berhasil menangkap 109 kapal dalam kurun waktu Oktober 2019-Februari 2021 dalam rangka operasi pemberantasan illegal fishing.
Wakil Ketua Komisi IV yang juga menjadi pemimpin sidang, Dedi Mulyadi, mengapresiasi cara kepemimpinan Trenggono di KKP. Meski mendapatkan penghematan anggaran 2021 sebesar Rp 157 miliar lebih, Trenggono tetap bisa berinovasi dalam mengelola KKP.
Dedi menyebut Trenggono berhasil menginisiasi kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk kepentingan menambah pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan, seperti penetapan pajak perikanan tangkap dari hasil produksi bukan lagi dari perizinan, serta mencanangkan dana pensiun untuk nelayan.
"Kita paham pak menteri baru memasang target yang luar biasa. Target pendapatan yang sangat tinggi dengan pola-pola logika terbalik. Biasa yang dipajakin izin, kali ini yang dipajaki produksi. Tetapi yang dipajakin adalah nelayan skala besar, bukan yang kecil. Termasuk saya baca beberapa hari lalu tentang dana pensiun bagi para nelayan," kata Dedi.
Dia memuji komitmen Trenggono yang tidak akan mengabaikan kelestarian lingkungan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk cara Trenggono menyikapi isu-isu terkini salah satunya perihal ekspor benih lobster. Dedi menilai Trenggono mampu meningkatkan pendapatan tanpa menghancurkan konservasi, menghentikan ekspor benih lobster, kemudian membuat kerangka acuan untuk PNBP produksi perikanan dan kelautan.
"Itu salah satu gagasan cerdas, tinggal ditindaklanjuti seluruh kelengkapan yang dimilikinya karena gagasan harus ada perangkat teknis yang melengkapinya," ungkap Dedi.
